Listyo Sigit Jalani Sidang Etik, Polri Pastikan Tanpa Keistimewaan

JAKARTA — Listyo Sigit Prabowo akan menjalani sidang etik Polri terkait dugaan penyadapan ilegal terhadap Presiden Prabowo Subianto. Pada Rabu (11/11/2026), Polri menegaskan mantan Kapolri itu tidak akan mendapat perlakuan istimewa.

Keputusan itu berarti proses pemeriksaan etik Listyo akan mengikuti prosedur yang berlaku bagi terduga pelanggar lain. Susunan majelis sidang juga belum diumumkan dan akan ditentukan oleh Kapolri Jenderal Suyudi Ario Seto.

“Polri punya sistem, prosedur yang ada, ya. Tadi, siapa pun dia terduga pelaku pelanggar tidak ada perbedaan istimewa,” kata Kadiv Humas Polri Irjen Johnny Eddizon Isir, Rabu.

Susunan majelis ditentukan Kapolri

Isir mengatakan perangkat Komisi Kode Etik Profesi (KKEP) yang menangani perkara Listyo akan ditetapkan Kapolri. KKEP merupakan mekanisme internal Polri untuk memeriksa dugaan pelanggaran kode etik anggota.

“Yang jelas perangkat komisi sidang nanti akan ditentukan oleh Bapak Kapolri,” ujar Isir.

Polri belum menyampaikan siapa saja yang akan duduk sebagai anggota majelis maupun kapan sidang digelar. Namun, Isir menyebut komposisinya akan mengikuti ketentuan yang berlaku, termasuk mempertimbangkan pangkat terduga pelanggar.

“Bisa jadi nanti sesuai, nanti ada komposisi, nanti akan kita sampaikan lebih lanjut, ya,” katanya.

Polri tegaskan sidang etik Listyo Sigit tanpa impunitas

Isir memberi contoh sidang etik Irjen Ahrie Sonta. Dalam perkara itu, Ahrie yang berpangkat bintang dua disidangkan oleh majelis yang dipimpin perwira tinggi berpangkat bintang tiga.

Contoh tersebut menggambarkan jenjang pangkat yang menjadi pertimbangan dalam menentukan pimpinan majelis. Isir menyatakan komposisi untuk sidang Listyo akan disesuaikan dengan aturan, tetapi belum memerinci susunannya.

“Tapi secara prinsip tadi, tidak ada perlakuan istimewa, tidak ada impunitas. Ini yang perlu kami tegaskan,” kata Isir.

Penegasan itu menjadi penting karena perkara yang menyeret Listyo menyangkut dugaan penyadapan ilegal terhadap Presiden Prabowo Subianto. Proses etik akan menentukan bagaimana Polri memeriksa dugaan pelanggaran internal, sementara keterangan Isir menegaskan bahwa jabatan atau posisi terduga pelanggar tidak menjadi alasan untuk memperoleh perlakuan khusus.

Bagi publik, susunan majelis dan pelaksanaan sidang menjadi bagian yang dapat menunjukkan bagaimana prosedur internal diterapkan dalam perkara ini. Polri menyatakan keputusan tentang perangkat sidang berada di tangan Kapolri, sedangkan komposisi lengkap akan disampaikan lebih lanjut.

Polri menegaskan tidak ada impunitas dalam proses tersebut. Sidang etik Listyo Sigit akan ditangani majelis yang susunannya ditentukan Kapolri Jenderal Suyudi Ario Seto.