Sidang Etik Listyo Sigit Kasus Penyadapan Berlanjut Pekan Depan

JAKARTA — Sidang etik Listyo Sigit Prabowo dalam perkara penyadapan ilegal terhadap Presiden Prabowo Subianto dijadwalkan berlanjut pekan depan, kata Mabes Polri pada Rabu (11/11). Pemeriksaan penyidik Bareskrim masih berjalan sehingga sidang untuk tiga tersangka lain belum digelar.

Kadiv Humas Polri Irjen Johnny Eddizon Isir menyebut jadwal tersebut masih menunggu proses pemeriksaan. Ia mengatakan sidang akan dilakukan secepatnya setelah tahap itu berjalan.

“Jadwalnya minggu depan ya, nanti masih pemeriksaan, setidak-tidaknya secepatnya,” ujar Isir kepada wartawan.

Sidang etik Listyo Sigit menunggu pemeriksaan

Isir memastikan para terduga pelanggar lain tetap akan menjalani sidang Komisi Kode Etik Profesi Polri. Pernyataan itu juga mencakup Listyo, yang dalam bahan perkara disebut sebagai mantan Kapolri sekaligus Kepala Kantor Staf Presiden.

“Artinya, bagi terduga pelanggar yang lainnya pasti akan dilakukan sidang komisi kode etik, pasti itu,” kata Isir.

Sidang etik berbeda dari proses pidana yang ditangani penyidik. Untuk tiga tersangka yang belum disidang etik, pemeriksaan Bareskrim menjadi tahapan yang masih berlangsung sebelum komisi menggelar sidang.

Kasus ini sudah berujung pada sanksi etik terhadap mantan Kadivkum Polri Irjen Ahrie Sonta. Ia dinyatakan melakukan perbuatan tercela dan diberhentikan sebagai anggota Polri.

Empat jenderal aktif menjadi tersangka

Bareskrim menetapkan empat jenderal aktif sebagai tersangka dalam perkara penyadapan ilegal terhadap Prabowo. Mereka adalah Listyo Sigit Prabowo, Ahrie Sonta Nasution, Eko Hadi Santoso, dan Slamet Uliandi.

Ahrie disebut melakukan penyadapan saat bertugas sebagai Pelaksana Tugas Kabag Monitoring Center Robinopsnal Bareskrim Polri. Ia menggunakan akses terhadap perangkat teknologi milik Polri secara tidak profesional dan tidak sesuai prosedur, menurut uraian perkara.

Para tersangka dijerat Pasal 258 KUHP dan atau Pasal 332 KUHP Ayat 1 dan 2 dan atau Pasal 32 Ayat 1 UU ITE. Tiga tersangka selain Slamet telah ditahan di Rutan Mako Brimob Mabes Polri.

Dampaknya meluas karena temuan awal polisi menyebut penyadapan diduga tidak hanya menyasar Presiden. Para menteri, tokoh politik, pengusaha, media, dan tokoh masyarakat juga disebut sebagai korban lain. Bagi kelompok yang berkomunikasi melalui perangkat yang dapat diakses dalam operasi tersebut, perkara ini menempatkan penggunaan kewenangan dan perlindungan komunikasi pribadi sebagai isu utama.

Istana menyebut perkara sebagai makar

Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi menyampaikan bahwa Istana Kepresidenan mengategorikan tindak pidana itu sebagai bentuk makar. Pandangan serupa juga disampaikan anggota DPR serta sejumlah pejabat, termasuk Kepala Bakom Pemerintah Syahganda Nainggolan, Kepala BIN M Herindra, dan Menko Kumham Imipas Yusril Ihza Mahendra.

Proses etik berikutnya akan berjalan bersamaan dengan penanganan pidana oleh Bareskrim. Isir menegaskan seluruh terduga pelanggar lain akan disidang, sementara tiga tersangka masih menjalani pemeriksaan penyidik.

Empat jenderal aktif telah ditetapkan sebagai tersangka dalam perkara ini.