RANS Klarifikasi Isu Konflik Kepentingan Raffi Ahmad dan Proyek KKP Rp14,7 Miliar

JAKARTA — Raffi Ahmad dan proyek KKP senilai Rp14,7 miliar menjadi sorotan setelah Indonesia Corruption Watch (ICW) mengungkap kontrak jasa influencer di Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) serta Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Pada Rabu, 11 November 2026, PT Rans Entertainmen Indonesia Tbk membantah ada konflik kepentingan terkait kerja sama kementerian yang dimenangkan perusahaannya.

Sorotan publik muncul karena Raffi menjabat Utusan Khusus Presiden (UKP) sekaligus pemegang saham mayoritas RANS. Manajemen menyatakan bisnis perusahaan sudah berjalan profesional sebelum Raffi menerima mandat di pemerintahan.

RANS menyebut bisnis telah berjalan sejak 2018

Dalam pernyataan resmi, manajemen RANS mengatakan ekosistem bisnis perusahaan telah dibangun sejak 2018. Perusahaan juga menyebut basis pengikutnya melampaui 140 juta akun.

Manajemen menegaskan, kerja sama dengan kementerian dan produksi konten program unggulan sudah berlangsung sebelum Raffi dilantik sebagai pejabat negara. Salah satu program yang disebut adalah The Dudas Minus One.

“Perseroan memahami adanya perhatian publik terkait kemungkinan potensi konflik kepentingan antara Raffi Ahmad sebagai pemegang saham mayoritas RANS, dengan Raffi Ahmad yang juga merupakan Utusan Khusus Presiden,” ujar manajemen RANS dalam pernyataan resminya.

Pernyataan itu mengakui adanya perhatian publik atas posisi ganda Raffi, tetapi perusahaan membantah hubungan tersebut memengaruhi kerja sama. RANS menyatakan penunjukan dari Kemendikbud dan KKP serta pembuatan konten telah berjalan lebih dahulu.

Nilai kontrak influencer jadi perhatian publik

ICW menyoroti kontrak pengadaan jasa influencer dengan nilai Rp14,7 miliar di dua kementerian, yakni Kemendikbud dan KKP. Temuan itu menyeret nama Raffi Ahmad dan memicu perhatian terhadap kemungkinan benturan kepentingan.

Dalam kasus ini, isu yang dipersoalkan berkaitan dengan hubungan antara jabatan publik Raffi dan perusahaan yang ia miliki. RANS menyatakan penugasan dan aktivitas bisnis yang disorot sudah mendahului pelantikannya sebagai Utusan Khusus Presiden.

Bagi publik, penjelasan tersebut penting karena kontrak menggunakan anggaran kementerian untuk jasa influencer. Keterangan tentang waktu penunjukan dan pelaksanaan konten menjadi bagian dari jawaban RANS atas pertanyaan mengenai kemungkinan pengaruh jabatan Raffi terhadap kerja sama itu.