KPK Dalami Pengadaan Influencer Rp14,7 Miliar di Dua Kementerian

JAKARTA — Pengadaan influencer Rp14,7 miliar di dua kementerian menjadi perhatian KPK setelah ICW mengungkap delapan paket kerja sama pada 2024-2026. KPK akan menilai apakah temuan itu mengandung dugaan korupsi dan termasuk dalam kewenangannya.

Juru Bicara KPK Budi Prasetyo menyampaikan respons tersebut di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Selasa (10/11) malam. Ia mengatakan lembaganya perlu menelaah temuan ICW sebelum menentukan tindak lanjut.

Delapan paket di dua kementerian

ICW mengungkap lima paket pengadaan jasa pemengaruh di Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi pada 2024. Tiga paket lainnya berada di Kementerian Kelautan dan Perikanan selama 2025-2026.

Nilai keseluruhan paket tercatat Rp14.696.955.002, atau sekitar Rp14,7 miliar. Pengadaan itu melibatkan PT Rans Animasi Indonesia.

Ruang lingkup kerja sama mencakup penayangan konten di Instagram, TikTok, dan kanal YouTube RANS Entertainment. Paket juga mencakup kehadiran Utusan Khusus Presiden Bidang Pembinaan Generasi Muda dan Pekerja Seni berinisial RA dalam sejumlah acara kementerian.

ICW menduga pengadaan tersebut hanya mengarah pada satu penyedia jasa, sehingga penyedia lain tidak mendapat ruang persaingan yang memadai. Organisasi itu juga menyoroti kemungkinan konflik kepentingan karena RA merupakan pejabat publik.

KPK menunggu evaluasi kementerian

Budi mengatakan KPK akan memeriksa terlebih dahulu ada atau tidaknya unsur dugaan tindak pidana korupsi dalam temuan tersebut. KPK juga perlu memastikan perkara itu masuk dalam kewenangannya.

“Nanti kami lihat apakah temuan itu ada unsur-unsur dugaan tindak pidana korupsinya atau tidak,” kata Budi Prasetyo, Juru Bicara KPK.

Ia meminta kementerian terkait mengevaluasi proses pengadaan, mulai dari perencanaan hingga pelaksanaan dan penilaian hasilnya. Evaluasi itu menjadi langkah awal untuk menelaah bagaimana paket disusun dan dijalankan.

“Langkah pertama yang penting dilakukan adalah institusi terkait melakukan evaluasi atas proses pengadaan barang dan jasa yang dilakukan tersebut,” ujar Budi.

Bagi publik, persoalan ini menyangkut cara uang pengadaan pemerintah digunakan dan apakah penyedia jasa mendapat kesempatan bersaing. Karena itu, pemeriksaan proses dari tahap perencanaan hingga evaluasi dapat menjawab pertanyaan tentang dasar pemilihan penyedia dan bentuk layanan yang dibayar.

RANS jelaskan nilai dan mekanisme kerja sama

Dalam keterbukaan informasi di Bursa Efek Indonesia pada 10 November 2026, PT Rans Entertainmen Indonesia menyatakan kerja sama RANS dan anak usahanya dengan pemerintah dilakukan secara profesional. Perusahaan menyebut pengadaan dapat berlangsung melalui Inaproc.id atau ecatalogue.com, yang terbuka untuk diakses masyarakat.

RANS menyatakan pihaknya mengikuti persyaratan administratif, teknis, dan komersial yang ditetapkan instansi pemerintah. Perusahaan juga menyebut kepatuhan itu sebagai bagian dari tata kelola perusahaan dan praktik bisnis yang transparan serta akuntabel.

Menurut perusahaan, nilai Rp14,7 miliar mengacu pada commercial rate card yang biasa dipakai untuk klien RANS. Nilainya, kata perusahaan, tidak hanya mencakup publikasi di media sosial, tetapi juga produksi konten, perjalanan, logistik, kehadiran pemengaruh dalam acara, dan kegiatan promosi lainnya.

RANS juga menyatakan memahami perhatian publik mengenai potensi konflik kepentingan antara RA sebagai pemegang saham mayoritas dan pejabat publik. KPK masih akan menilai temuan ICW, sementara kementerian terkait diminta mengevaluasi proses pengadaan delapan paket senilai Rp14.696.955.002.