Kasus Penyadapan Ilegal: 8 Saksi Minta Perlindungan

JAKARTA — Kasus penyadapan ilegal kini membuat delapan saksi mengajukan perlindungan kepada LPSK, setelah lembaga itu menerima permohonan baru pada Jumat (6/11/2026). Satu dari delapan saksi juga mengajukan diri sebagai justice collaborator atau saksi yang bekerja sama dalam pengungkapan perkara.

Wakil Ketua LPSK Wawan Fahrudin menyampaikan perkembangan itu di Mapolda Metro Jaya, Rabu (11/11/2026). Permohonan para saksi masih ditelaah, sementara Polri telah memberi mereka perlindungan secara internal.

Kasus penyadapan ilegal masih ditelaah LPSK

Dua permohonan terbaru menambah jumlah pengajuan dari enam menjadi delapan. LPSK belum memutuskan apakah seluruh permohonan itu memenuhi syarat untuk mendapat perlindungan dari lembaga tersebut.

“Intinya sudah ada penambahan dua, dari enam (yang terakhir), sudah, itu aja,” kata Wawan kepada wartawan.

Wawan tidak menyebut identitas dua pemohon baru. Ia juga tidak merinci siapa di antara delapan saksi yang mengajukan diri sebagai justice collaborator. Keterangan itu menjaga identitas para pemohon tetap tidak diumumkan selama proses berjalan.

Pengajuan sebagai justice collaborator berbeda dari permohonan perlindungan. Satu saksi mengajukan diri untuk bekerja sama dalam perkara, sedangkan LPSK masih menilai permohonan perlindungan yang masuk. Karena itu, status pengajuan tersebut belum berarti LPSK telah menerima permohonannya.

Perlindungan internal dari Polri

Polri sudah memberikan perlindungan internal kepada para saksi yang mengajukan permohonan. Langkah itu berlangsung bersamaan dengan penelaahan LPSK, tetapi tidak menggantikan keputusan lembaga tersebut atas kelayakan perlindungan.

Bagi para saksi, proses ini menentukan apakah permohonan mereka akan mendapat perlindungan melalui LPSK. Untuk penanganan perkara, pengajuan seorang saksi sebagai justice collaborator juga menjadi perkembangan yang perlu diperiksa lebih lanjut, tanpa mengubah status permohonan perlindungan yang masih ditelaah.

Kasus dugaan akses ilegal penyadapan ini menyeret Jenderal Listyo Sigit Prabowo. Perkara tersebut juga disebut berkaitan dengan dugaan penyadapan terhadap Presiden Prabowo Subianto, dan empat jenderal aktif telah ditetapkan sebagai tersangka. Namun, keterangan itu tidak muncul dalam pernyataan Wawan yang menjadi dasar perkembangan terbaru ini.

Perbedaan penyebutan itu penting agar perkembangan permohonan saksi tidak tercampur dengan rincian lain mengenai perkara. Fakta terbaru dari Wawan berfokus pada jumlah pemohon, tahap penelaahan, perlindungan internal Polri, dan satu pengajuan sebagai justice collaborator.

LPSK masih menilai delapan permohonan sebelum menentukan tindak lanjut. Wawan menegaskan, “Intinya sudah ada penambahan dua, dari enam (yang terakhir), sudah, itu aja.”