Suket Ijazah Gibran Batal, Putusan MA 2026

JAKARTA — Putusan MA tentang Suket ijazah Gibran menyatakan surat penyetaraan pendidikan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka batal dan memerintahkan kementerian terkait mencabutnya. Mahkamah Agung merilis salinan putusan Nomor 742 K/TUN/2026 pada Selasa (10/11/2026), setelah mengabulkan gugatan Subhan.

Putusan itu berdampak langsung pada status surat penyetaraan yang diterbitkan pada 2019. Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah kini diwajibkan mencabut surat tersebut, sesuai amar perkara tata usaha negara di tingkat kasasi.

MA menilai dasar penyetaraan tidak membuktikan kelulusan

Dalam pertimbangannya, MA menyebut dokumen yang menjadi dasar penyetaraan terdiri atas certificate of attendance, catatan akademik, penjelasan nilai, serta dokumen lain. Menurut majelis, dokumen itu menerangkan kehadiran Gibran dalam perkuliahan, tetapi tidak membuktikan ia menamatkan jenjang pendidikan tertentu.

MA juga menyatakan tidak menemukan bukti bahwa Gibran memiliki ijazah atau sertifikat dari luar negeri yang dapat dijadikan dasar penyetaraan dengan sekolah menengah atas, sekolah menengah kejuruan, atau pendidikan sederajat.

“Tegasnya, tidak ditemukan bukti yang menunjukan Gibran Rakabuming Raka memiliki ijazah/sertifikat di luar negeri yang dijadikan sebagai dasar untuk disetarakan dengan sekolah menengah atas atau sekolah menengah kejuruan atau yang sederajat,” demikian bunyi pertimbangan dalam salinan putusan MA.

Majelis mengaitkan persoalan itu dengan kecermatan pejabat saat menerbitkan keputusan. MA menilai penyetaraan pendidikan berkurikulum internasional atau negara lain tanpa ijazah, sertifikat, atau diploma hasil tamat belajar tidak cermat dan memengaruhi fakta yang menjadi dasar keputusan.

Perintah pencabutan untuk kementerian

Amar putusan menyatakan batal surat keterangan yang diterbitkan Direktur Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan pada 6 Agustus 2019. MA juga mewajibkan pihak tergugat, yakni kementerian, mencabut surat penyetaraan itu.

Salinan putusan mencantumkan nomor surat 9148/D.D1/KS/2019 dalam amar pembatalan. Pada bagian perintah pencabutan, salinan yang sama menuliskan nomor 9149/D.D1/KS/2019, dengan tanggal penerbitan 6 Agustus 2019. Kedua nomor itu tercantum pada bagian amar yang berbeda.

Putusan Nomor 742 K/TUN/2026 berangkat dari gugatan Subhan. Perkara tersebut menyangkut keputusan administrasi pemerintah yang mengakui penyetaraan pendidikan Gibran, bukan penetapan langsung mengenai kedudukannya sebagai Wakil Presiden.

Dalam pertimbangan, MA turut menyinggung putusan perkara Nomor 01/PHPU.PRES-XXIV/2026 terkait sengketa ijazah Gibran dalam pemilihan presiden dan wakil presiden 2024. Rujukan itu menjadi bagian dari alasan hukum yang dipakai majelis dalam memeriksa sengketa penyetaraan.

Dampak putusan pada administrasi pendidikan

Bagi masyarakat, perkara ini menunjukkan bahwa keputusan penyetaraan pendidikan dapat diuji melalui jalur peradilan tata usaha negara. Bagi kementerian, amar MA menuntut tindak lanjut administratif berupa pencabutan surat yang dinyatakan batal.

Perkara ini juga menyoroti perbedaan antara catatan kehadiran atau nilai akademik dengan dokumen yang membuktikan seseorang telah menamatkan pendidikan. MA menilai dokumen yang hanya menjelaskan keikutsertaan dalam perkuliahan tidak cukup untuk menjadi dasar penyetaraan ke jenjang sekolah menengah.

Salinan putusan yang dirilis MA memuat perintah kepada kementerian untuk mencabut surat tersebut. Tindak lanjut kementerian atas amar itu menjadi langkah berikutnya dalam pelaksanaan putusan.