Putusan MA soal Suket SMA Gibran: Kasasi Subhan Dikabulkan

JAKARTA — Putusan MA soal Suket SMA Gibran diunggah lengkap pada Selasa (10/11), setelah Mahkamah Agung mengabulkan kasasi Subhan dan membatalkan surat penyetaraan pendidikan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka. Putusan Nomor 742 K/TUN/2026 itu memerintahkan Direktorat Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah mencabut surat keterangan yang diterbitkan pada 2019.

Keputusan ini mengubah status dokumen yang menjadi objek sengketa dan menjelaskan alasan majelis menerima kasasi. MA menilai dokumen yang dipakai untuk menerbitkan surat penyetaraan tidak membuktikan Gibran menamatkan jenjang pendidikan tertentu di luar negeri.

Alasan MA membatalkan Suket SMA Gibran

Dalam pertimbangannya, majelis menyebut dokumen berupa catatan kehadiran akademik dan penjelasan nilai hanya menerangkan keikutsertaan dalam perkuliahan. Menurut MA, dokumen itu tidak menunjukkan keberhasilan menyelesaikan pendidikan ataupun kepemilikan ijazah, sertifikat, atau diploma yang dapat disetarakan dengan pendidikan menengah di Indonesia.

MA menilai penerbitan surat penyetaraan tanpa bukti tamat belajar sebagai tindakan yang tidak cermat. Pertimbangan itu menjadi dasar majelis menyatakan keputusan Direktorat Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah melanggar asas kecermatan formal.

Majelis juga menyatakan Peradilan Tata Usaha Negara dapat mengambil langkah korektif untuk menghentikan akibat pelanggaran administrasi, meski pengadilan itu memiliki batas kewenangan dalam menangani sengketa proses pemilu. MA menilai perkara tersebut menyangkut kepentingan publik, bukan hanya kepentingan peserta kontestasi.

Karena itu, menurut pertimbangan majelis, setiap orang yang memiliki hak memilih dan dipilih patut diberi hak untuk mengajukan gugatan. MA menilai pelanggaran administrasi yang berpengaruh pada pemenuhan syarat administrasi dapat berdampak pada kehidupan demokrasi dan kedaulatan rakyat.

Putusan MK mengubah keadaan hukum

Majelis turut mempertimbangkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 01/PHPU.PRES-XXIV/2026 tertanggal 5 Oktober 2026 sebagai fakta hukum baru. Putusan MK itu, menurut MA, mengubah keadaan hukum yang berkaitan dengan objek sengketa.

Perubahan tersebut membuat MA mengesampingkan keberatan mengenai gugatan yang dinilai terlambat dan kurang pihak. Majelis memilih menguji substansi perkara dengan mengutamakan keadilan substantif, bukan semata-mata persoalan prosedur.

“Dengan demikian, eksepsi-eksepsi Termohon Kasasi dahulu Tergugat tidak beralasan hukum,” demikian petikan putusan Mahkamah Agung.

Dampaknya langsung pada status surat penyetaraan: MA menyatakan Surat Keterangan Direktorat Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah Nomor 9149/D.D1/KS/2019 tertanggal 6 Agustus 2019 batal dan mewajibkan tergugat mencabutnya. Putusan itu juga membatalkan putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta yang sebelumnya menguatkan putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta.

Putusan kasasi diputus dalam rapat permusyawaratan majelis pada Jumat, 30 Oktober 2026. Majelis dipimpin Prof. Yulius, Ketua Muda Tata Usaha Negara Mahkamah Agung, dengan Maftuf Effendi dan Heri Sugiharto sebagai hakim anggota.

Putusan lengkap telah dikirim ke pengadilan pengaju dan diminitasi pada Selasa (10/11). Direktorat Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah kini wajib menjalankan amar MA dengan mencabut surat keterangan tersebut.