JAKARTA — Ahrie Sonta Nasution dijatuhi sanksi Pemberhentian Tidak Dengan Hormat (PTDH) oleh Polri dalam sidang etik pada Selasa (10/11/2026), tetapi ia mengajukan banding atas putusan itu. Sidang di Gedung Divpropam Polri menyatakan Ahrie melakukan perbuatan tercela terkait dugaan penyalahgunaan akses teknologi kepolisian untuk penyadapan.
Banding itu membuat keputusan pemecatan belum menjadi akhir proses etik. Polri akan meneruskan permohonan Ahrie kepada Komisi Banding sesuai mekanisme yang berlaku.
Ahrie Sonta Nasution dijatuhi PTDH
Kepala Divisi Humas Polri Irjen Pol. Johnny Eddizon Isir mengatakan sidang Komisi Kode Etik Polri (KKEP) menindaklanjuti dugaan penggunaan akses perangkat teknologi milik Polri secara tidak profesional dan tidak sesuai prosedur. Putusan administratif yang dijatuhkan adalah PTDH sebagai anggota Polri.
Sidang berlangsung pukul 09.00 WIB hingga 20.10 WIB. Komjen Pol. Dr. Rudi Darmoko memimpin komisi, dengan Irjen Pol. Roma Hutajulu sebagai wakil ketua dan tiga anggota lainnya.
Johnny menegaskan penegakan aturan internal berlaku tanpa membedakan pangkat dan jabatan. “Polri menjunjung tinggi prinsip equality before the law. Setiap anggota memiliki kedudukan yang sama di hadapan hukum tanpa membedakan pangkat maupun jabatan. Polri juga memastikan tidak ada impunitas atau perlakuan istimewa dalam penegakan aturan internal,” kata Johnny pada Selasa.
Prinsip itu menjadi taruhan langsung bagi kepercayaan publik terhadap mekanisme pengawasan kepolisian. Dalam perkara ini, dugaan penyalahgunaan akses teknologi berujung pada sanksi pemecatan, sementara proses banding memberi ruang bagi anggota yang dijatuhi hukuman untuk menggunakan haknya.
Banding diproses Komisi Banding
Polri menyatakan Ahrie telah menggunakan hak bandingnya. Komisi Banding akan memeriksa permohonan tersebut, sehingga hasil akhir proses internal masih menunggu tahapan lanjutan.
Johnny menyebut Polri tidak menoleransi penyalahgunaan kewenangan. Ia mengatakan setiap personel wajib menjalankan tugas sesuai hukum, standar operasional prosedur, dan kode etik profesi.
Komisioner Kompolnas Mohammad Choirul Anam hadir untuk memantau jalannya sidang. Ia mengatakan para pihak mendapat kesempatan yang sama untuk mendalami keterangan saksi dan alat bukti.
“Kami melihat proses tersebut menghormati semua pihak, prosedurnya berjalan, dan dapat kita simpulkan bahwa proses yang berjalan sesuai prosedur serta akuntabilitasnya terjaga,” ujar Anam.
Polri jadwalkan sidang etik berikutnya
Polri menyatakan pemeriksaan etik terhadap personel yang diduga melakukan pelanggaran lain akan berlanjut. Sidang KKEP berikutnya dijadwalkan berlangsung pada pekan depan, dan pelaksanaannya akan disampaikan kepada masyarakat.
Di luar sidang etik Ahrie, Johnny juga menyampaikan perkembangan sejumlah dugaan perkara yang menjadi perhatian publik, termasuk dugaan makar. Kapolri telah membentuk tim yang dipimpin Kabareskrim Polri untuk mendalami informasi tersebut.
Penyelidikan dugaan penyadapan ilegal, akses ilegal, serta penghapusan atau perusakan data elektronik masih berjalan di Dittipidsiber Bareskrim Polri. Sejumlah saksi telah dimintai keterangan, sementara Polri berkoordinasi dengan Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban terkait perlindungan saksi.
“Kami memastikan tim yang dipimpin Kabareskrim sedang bekerja. Proses pendalaman dan penyelidikan tentu membutuhkan waktu. Mari kita sama-sama mendukung dan mengawal agar seluruh proses berjalan sesuai ketentuan,” kata Johnny.
Polri menyatakan akan melanjutkan penegakan etik secara transparan dan akuntabel. Tahap berikutnya dalam perkara Ahrie adalah pemeriksaan banding oleh Komisi Banding.
📝 Tinggalkan Komentar
Komentar sebagai . Ditinjau admin sebelum tampil.
atau dengan No. HP