Komdigi: 3 Imbauan Keamanan Situs Pemerintah

JAKARTA — Komdigi menerbitkan tiga imbauan keamanan siber pada 9 November 2026 untuk melindungi situs dan layanan pemerintah dari potensi serangan. Ancaman yang beredar belum terverifikasi, tetapi pengelola sistem diminta memperkuat pertahanan dan bersiap menangani insiden.

Surat itu ditujukan kepada kementerian, lembaga, pemerintah daerah, serta penyelenggara sistem elektronik (PSE) publik. Imbauan juga mencakup pengguna Pusat Data Nasional 1 (PDN-1) dan Government Cloud serta pejabat pengelola nama domain instansi.

Komdigi minta pengamanan situs pemerintah diperkuat

Direktorat Jenderal Teknologi Pemerintah Digital Kemkomdigi mengeluarkan surat tersebut sebagai tindak lanjut atas Security Advisory Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN) yang terbit 8 November. Isinya meminta instansi memperkuat keamanan sistem, memantau aktivitas jaringan, memeriksa kerentanan, dan menyiapkan koordinasi penanganan insiden.

Direktur Strategi dan Kebijakan Teknologi Pemerintah Digital Kemkomdigi, Aries Kusdaryono, mengatakan instansi tidak seharusnya mengabaikan potensi risiko hanya karena ancaman belum dipastikan.

“Kita tidak boleh mengabaikan potensi risiko ancaman serangan tersebut. Karena itu, kami meminta seluruh instansi meningkatkan pengamanan sistem, memperkuat pemantauan, dan memastikan kesiapan penanganan apabila ditemukan indikasi serangan. Prioritas kita adalah menjaga keamanan dan keberlangsungan layanan digital pemerintah,” ujar Aries dalam keterangan pada Rabu (11/11/2026).

BSSN, melalui Government Computer Security Incident Response Team (Gov-CSIRT) Indonesia, menyatakan keaslian ancaman maupun kemampuan pihak yang disebut sebagai pelaku belum terverifikasi. Meski begitu, langkah antisipasi tetap diminta untuk mengurangi risiko gangguan terhadap layanan publik digital.

Ancaman bisa mengganggu akses layanan publik

Daftar potensi serangan yang perlu diwaspadai mencakup Distributed Denial of Service (DDoS), yakni serangan yang dapat membuat layanan sulit diakses. Ancaman lain meliputi perubahan tampilan situs atau defacement, eksploitasi celah keamanan, pembajakan DNS, phishing, serta penyebaran informasi palsu.

Informasi dugaan serangan sebelumnya beredar di media sosial dan disebut sebagai bentuk penolakan terhadap penerapan Sistem Pemungutan Pajak atas Transaksi Digital Luar Negeri (SPP-TDLN). Namun, BSSN belum memastikan keaslian ancaman itu.

Jika serangan membuat situs tidak dapat diakses atau mengubah tampilan halaman, masyarakat dapat kesulitan menggunakan layanan pemerintah secara daring. Risiko phishing juga dapat menjangkau pengguna melalui pesan atau tautan yang mengatasnamakan instansi, lalu mencoba mengambil kata sandi maupun data pribadi.