Pelanggaran TKA SMA/SMK Capai 377, 14 Kasus Berat

JAKARTA — Pelanggaran TKA SMA/SMK mencapai 377 dugaan selama dua gelombang ujian, dengan 14 kasus masuk kategori berat. Kepala Badan Kebijakan Pendidikan Dasar dan Menengah Kemendikdasmen Toni Toharudin menyampaikan angka itu dalam taklimat media di Jakarta, Selasa (10/11/2026).

Temuan itu mencakup 308 dugaan pelanggaran pada gelombang pertama dan 69 pada gelombang kedua. Ke-14 kasus berat kini didalami Inspektorat Jenderal Kemendikdasmen.

Kasus yang diperiksa berkaitan, antara lain, dengan proktor atau pengawas yang menyiarkan langsung maupun mengunggah dokumentasi ruang ujian ke media sosial. Kemendikdasmen menilai tindakan itu melanggar prosedur, meski unggahan tidak selalu menampilkan isi soal.

Pelanggaran TKA SMA/SMK mencakup unggahan ruang ujian

“Di dalam rekap gelombang ini memang tercatat 377 dugaan pelanggaran,” kata Toni dalam taklimat media TKA.

Menurut Toni, laporan mengenai gelombang pertama muncul setelah beredar surat edaran yang menyebut dugaan pelanggaran di 308 satuan pendidikan. Kemendikdasmen membenarkan surat itu beredar, tetapi tetap mengklarifikasi laporan untuk memastikan kejadian di lapangan.

Proses klarifikasi penting karena catatan dugaan pelanggaran belum dengan sendirinya memastikan seluruh laporan menggambarkan kejadian yang sama. Kemendikdasmen memeriksa kesesuaian antara laporan dan kondisi sebenarnya di satuan pendidikan.

“Proktor yang sedang mengawasi, sedang melaksanakan ujian di setiap ruang kelas, kemudian diekspos di media sosial itu kami catat juga sebagai pelanggaran,” ujar Toni.

Aturan berlaku untuk dokumentasi ruang ujian, bukan hanya penyebaran soal. Toni menegaskan aktivitas di ruang tes harus mengikuti tata tertib, termasuk larangan merekam dan memublikasikan pelaksanaan ujian melalui media sosial.

Klarifikasi dan pengawasan diperkuat

Kemendikdasmen telah mengklarifikasi dugaan pelanggaran di 308 satuan pendidikan pada gelombang pertama. Langkah itu dilakukan untuk mencocokkan laporan dengan keadaan di lokasi.

Dampaknya menyentuh langsung sekolah yang menyelenggarakan TKA: murid, proktor, dan pengawas perlu memahami batas dokumentasi selama ujian. Unggahan suasana ruang tes yang tidak memperlihatkan soal pun tetap dapat dicatat sebagai pelanggaran, sehingga kepatuhan pada tata tertib tidak hanya bergantung pada kerahasiaan materi ujian.

Kemendikdasmen meminta satuan pendidikan memastikan semua unsur pelaksana memahami aturan sebelum tes berlangsung. Pemerintah juga memperkuat koordinasi pengawasan dengan Kementerian Komunikasi dan Digital, Badan Siber dan Sandi Negara, serta Ombudsman RI.

Ketiga lembaga tersebut turut memantau pelaksanaan TKA di 34 provinsi. Sementara itu, 14 dugaan pelanggaran berat masih didalami Inspektorat Jenderal Kemendikdasmen.