BSU 2026 Rp900 Ribu: Pekerja Kelas Menengah Tak Masuk Sasaran

JAKARTA — BSU 2026 sebesar Rp900 ribu tidak ditujukan bagi pekerja kelas menengah, menurut Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto pada Senin, 9 November 2026. Bantuan ini menyasar pekerja berpenghasilan rendah, sementara data penerimanya masih menjalani proses finalisasi dan verifikasi.

Artinya, pekerja kelas menengah tidak otomatis berhak menerima BSU hanya karena bekerja di sektor formal. Pemerintah membedakan bantuan upah dari insentif pajak yang disiapkan untuk kelompok pekerja dengan penghasilan lebih tinggi.

BSU 2026 menyasar pekerja bergaji rendah

Airlangga menyebut BSU diperuntukkan bagi pekerja dengan penghasilan di bawah Rp3,5 juta per bulan. Ia juga mengatakan pekerja bergaji di bawah Rp3 juta menjadi sasaran bantuan. Pernyataan itu menunjukkan batas yang disebut dalam penjelasan pemerintah tidak sepenuhnya sama.

Dalam keterangan yang dimuat sumber pembanding, Airlangga menyebut batas di bawah Rp3,3 juta. Karena terdapat perbedaan nominal dalam penjelasan tersebut, besaran ambang yang berlaku perlu merujuk pada ketentuan resmi program, bukan menyamakan angka yang disampaikan dalam setiap pernyataan.

Pemerintah menargetkan sekitar 13,3 juta pekerja untuk menerima BSU. Setiap penerima yang memenuhi ketentuan akan memperoleh Rp300.000 per bulan selama tiga bulan. Pembayaran dilakukan sekaligus, sehingga total bantuan mencapai Rp900.000.

Bagi pekerja, perbedaan skema ini menentukan bantuan yang mungkin diterima. BSU merupakan bantuan langsung bagi pekerja yang memenuhi persyaratan, sedangkan insentif Pajak Penghasilan Pasal 21 Ditanggung Pemerintah (PPh 21 DTP) berupa pajak penghasilan yang ditanggung pemerintah. Airlangga menyebut insentif PPh 21 DTP ditujukan bagi pekerja dengan gaji hingga Rp10 juta per bulan.

Data penerima masih diverifikasi

Menteri Ketenagakerjaan Yassierli mengatakan proses finalisasi data calon penerima masih berlangsung di Kementerian Keuangan. Setelah tahap itu selesai, Kementerian Ketenagakerjaan akan memvalidasi dan memeriksa kembali data sebelum menetapkan daftar akhir.

“Saat ini kan prosesnya masih di Kementerian Keuangan untuk finalisasi. Nanti datanya pasti kita akan validasi dan verifikasi lagi. Dari situ baru kita dapat data finalnya seperti apa,” ujar Yassierli di Jakarta, Senin, 9 November 2026.

Kementerian Ketenagakerjaan juga akan memutakhirkan dan membersihkan data yang bersumber dari BPJS Ketenagakerjaan. Pemeriksaan itu ditujukan untuk memastikan calon penerima tercatat sesuai ketentuan dan bantuan sampai kepada pekerja yang berhak.

Penyaluran yang tepat sasaran bergantung pada kecocokan data dan syarat program. Bagi pekerja, status sebagai peserta BPJS Ketenagakerjaan serta kecocokan identitas menjadi bagian penting dalam proses pemeriksaan, bukan sekadar pengelompokan penghasilan atau sebutan kelas ekonomi.

Syarat penerima dan aturan program

Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 16 Tahun 2026 mengatur penyaluran BSU. Salah satu syarat yang dicantumkan ialah penerima berstatus Warga Negara Indonesia dan memiliki Nomor Induk Kependudukan.

Pekerja juga harus terdaftar sebagai peserta aktif BPJS Ketenagakerjaan hingga Agustus 2026. Pemenuhan syarat itu tetap harus diperiksa bersama data calon penerima yang sedang difinalisasi pemerintah.

Target sekitar 13,3 juta penerima dan nilai bantuan Rp900.000 menjelaskan skala program, tetapi belum berarti setiap pekerja akan masuk daftar. Pemerintah masih harus menyelesaikan pemeriksaan data sebelum pekerja dapat mengetahui apakah namanya ditetapkan sebagai penerima BSU 2026.

Ikuti BSU Kemnaker: Cara Cek & Jadwal Cair: artikel terbaru dan arsip BSU Kemnaker: Cara Cek & Jadwal Cair.