Prabowo Perintahkan Normalisasi 137 Sungai di Sumatera

JAKARTA — Prabowo Subianto memerintahkan percepatan normalisasi 137 sungai terdampak bencana di Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat dalam rapat terbatas pada Senin, 9 November 2026. Perintah itu menjadi bagian dari upaya mencegah banjir dan longsor susulan saat hujan kembali turun.

Dampaknya langsung menyentuh warga di wilayah terdampak: sedimentasi yang menghambat aliran sungai dapat memicu luapan air dan merusak jalan, jembatan, serta fasilitas yang sudah dipulihkan. Presiden juga meminta operasi modifikasi cuaca dan percepatan anggaran rehabilitasi serta rekonstruksi.

Menteri Dalam Negeri sekaligus Ketua Satuan Tugas Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana Sumatera, Tito Karnavian, menyampaikan arahan itu setelah rapat yang dipimpin Prabowo bersama sejumlah menteri, pimpinan lembaga, Panglima TNI, dan Kapolri.

Menurut Tito, sejak April hingga Oktober 2026 tercatat sedikitnya 41 bencana susulan berupa banjir dan tanah longsor di tiga provinsi. Kejadian berulang itu menghambat pemulihan yang telah berjalan.

“Perintah beliau yang paling utama, normalisasi sungai,” kata Tito.

Normalisasi sungai jadi prioritas

Dari 137 sungai yang terdampak, 31 berada di Aceh, 48 di Sumatera Utara, dan 58 di Sumatera Barat. Penanganannya belum sepenuhnya rampung.

Kementerian Pekerjaan Umum diminta memimpin pekerjaan normalisasi sekaligus memperbaiki jalan dan jembatan yang rusak. Sedimentasi yang menumpuk membuat sungai lebih rentan meluap ketika hujan turun, sehingga pekerjaan ini berkaitan langsung dengan keselamatan permukiman dan keberlanjutan perbaikan infrastruktur.

Tak berhenti di situ. Prabowo juga meminta pembangunan 106 Sabo Dam dipercepat. Bangunan pengendali sedimen itu direncanakan terdiri atas 31 unit di Aceh, 39 unit di Sumatera Utara, dan 36 unit di Sumatera Barat.

Modifikasi cuaca untuk menekan risiko

Rapat tersebut juga membahas operasi modifikasi cuaca, yakni upaya mengubah kondisi awan untuk mengurangi curah hujan di wilayah tertentu. Dalam arahan yang disampaikan Tito, BMKG, BNPB, dan instansi terkait diminta menggelar operasi itu di daerah terdampak sebagai langkah pencegahan bencana susulan.

Tito menjelaskan pemerintah ingin menekan hujan di wilayah rawan. Jika banjir tetap terjadi, pemerintah juga menyiapkan sarana dan prasarana serta kebutuhan bagi masyarakat terdampak, menurut keterangannya setelah rapat.

Perbedaan rentang waktu pencatatan bencana susulan muncul dalam keterangan yang beredar: bahan utama menyebut periode April hingga Oktober 2026, sedangkan keterangan lain menyebut April hingga November 2026. Angka 41 kejadian konsisten disebut, tetapi rentang waktunya berbeda.

Untuk warga, pekerjaan sungai, pembangunan pengendali sedimen, dan operasi modifikasi cuaca menentukan seberapa besar risiko kerusakan berulang dapat ditekan. Pemulihan jalan, jembatan, dan fasilitas masyarakat juga perlu berjalan bersama mitigasi agar hasil perbaikan tidak kembali terdampak.

Pelaksanaan normalisasi sungai dan pembangunan Sabo Dam menjadi langkah berikutnya yang harus dikebut kementerian serta instansi terkait di tiga provinsi tersebut.