Keamanan Siber Ancam Layanan Publik, Pangan, dan Kesehatan

JAKARTA — Keamanan siber kini menyangkut pangan dan layanan kesehatan setelah serangan digital mengganggu sistem pendingin fasilitas penyimpanan produk darah di Perancis pada awal November 2026. Persediaan darah berhasil diselamatkan, tetapi serangan itu memperlihatkan bahwa peretasan pada perangkat terhubung internet dapat berdampak langsung pada keselamatan manusia.

Gangguan serupa dilaporkan terjadi di supermarket sejumlah negara Eropa, termasuk Belgia dan Swedia. Perubahan suhu membuat makanan rusak dan menimbulkan kerugian ekonomi.

Ancaman ini berbeda dari pencurian data atau komputer yang terkunci. Ketika sistem digital mengatur pendingin, pembayaran, atau layanan publik, gangguan teknologi dapat menghentikan kebutuhan sehari-hari.

Keamanan siber menyentuh kebutuhan dasar

Serangan terhadap sistem pendingin menunjukkan betapa perangkat lunak bisa memengaruhi kondisi fisik. Pendingin yang berubah suhu dapat merusak bahan pangan atau persediaan produk darah, meski perangkat itu sendiri berada jauh dari pengguna.

Indonesia pernah mengalami gangguan layanan akibat ransomware pada Pusat Data Nasional Sementara pada Juni 2024. Serangan tersebut menghambat sejumlah layanan publik, termasuk keimigrasian. Warga yang membutuhkan layanan negara merasakan dampaknya secara langsung.

Risiko berikutnya dapat menjangkau distribusi obat, rantai pendingin pangan, sistem pembayaran, hingga pengelolaan listrik. Bagi masyarakat, akibatnya bukan hanya kehilangan data. Pendapatan, akses layanan, dan keselamatan juga dapat terpengaruh saat infrastruktur digital terganggu.

Bayangkan seseorang gagal membayar belanja karena aplikasi bank tak bisa diakses, atau pasien harus menunggu saat sistem rumah sakit bermasalah. Contoh seperti ini menjelaskan mengapa keamanan digital bukan urusan teknisi semata: ia ikut menentukan apakah layanan penting tetap berjalan.

Kesiapsiagaan 72 jam bukan ramalan bencana

Informasi bahwa 33 negara meminta warga menyiapkan kebutuhan darurat selama 72 jam perlu dipahami dengan cermat. Tidak ada konfirmasi bahwa seluruh negara itu mengeluarkan peringatan serentak untuk menghadapi satu ancaman global.

Namun, kebijakan kesiapsiagaan memang ada. Uni Eropa meluncurkan Preparedness Union Strategy pada Maret 2025, yang mendorong masyarakat mampu memenuhi kebutuhan dasar secara mandiri setidaknya selama 72 jam. Strategi itu mencakup persiapan menghadapi bencana alam, konflik, dan kegagalan infrastruktur.