Komdigi: 3 Imbauan Keamanan Situs Pemerintah

JAKARTA — Komdigi menerbitkan tiga imbauan keamanan siber pada 9 November 2026 untuk melindungi situs dan layanan pemerintah dari potensi serangan. Ancaman yang beredar belum terverifikasi, tetapi pengelola sistem diminta memperkuat pertahanan dan bersiap menangani insiden.

Surat itu ditujukan kepada kementerian, lembaga, pemerintah daerah, serta penyelenggara sistem elektronik (PSE) publik. Imbauan juga mencakup pengguna Pusat Data Nasional 1 (PDN-1) dan Government Cloud serta pejabat pengelola nama domain instansi.

Komdigi minta pengamanan situs pemerintah diperkuat

Direktorat Jenderal Teknologi Pemerintah Digital Kemkomdigi mengeluarkan surat tersebut sebagai tindak lanjut atas Security Advisory Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN) yang terbit 8 November. Isinya meminta instansi memperkuat keamanan sistem, memantau aktivitas jaringan, memeriksa kerentanan, dan menyiapkan koordinasi penanganan insiden.

Direktur Strategi dan Kebijakan Teknologi Pemerintah Digital Kemkomdigi, Aries Kusdaryono, mengatakan instansi tidak seharusnya mengabaikan potensi risiko hanya karena ancaman belum dipastikan.

“Kita tidak boleh mengabaikan potensi risiko ancaman serangan tersebut. Karena itu, kami meminta seluruh instansi meningkatkan pengamanan sistem, memperkuat pemantauan, dan memastikan kesiapan penanganan apabila ditemukan indikasi serangan. Prioritas kita adalah menjaga keamanan dan keberlangsungan layanan digital pemerintah,” ujar Aries dalam keterangan pada Rabu (11/11/2026).

BSSN, melalui Government Computer Security Incident Response Team (Gov-CSIRT) Indonesia, menyatakan keaslian ancaman maupun kemampuan pihak yang disebut sebagai pelaku belum terverifikasi. Meski begitu, langkah antisipasi tetap diminta untuk mengurangi risiko gangguan terhadap layanan publik digital.

Ancaman bisa mengganggu akses layanan publik

Daftar potensi serangan yang perlu diwaspadai mencakup Distributed Denial of Service (DDoS), yakni serangan yang dapat membuat layanan sulit diakses. Ancaman lain meliputi perubahan tampilan situs atau defacement, eksploitasi celah keamanan, pembajakan DNS, phishing, serta penyebaran informasi palsu.

Informasi dugaan serangan sebelumnya beredar di media sosial dan disebut sebagai bentuk penolakan terhadap penerapan Sistem Pemungutan Pajak atas Transaksi Digital Luar Negeri (SPP-TDLN). Namun, BSSN belum memastikan keaslian ancaman itu.

Jika serangan membuat situs tidak dapat diakses atau mengubah tampilan halaman, masyarakat dapat kesulitan menggunakan layanan pemerintah secara daring. Risiko phishing juga dapat menjangkau pengguna melalui pesan atau tautan yang mengatasnamakan instansi, lalu mencoba mengambil kata sandi maupun data pribadi.

Karena itu, imbauan Komdigi tidak hanya menyangkut perlindungan jaringan. Kesiapan pemulihan layanan dan pencadangan data ikut menentukan seberapa cepat instansi dapat merespons gangguan, sementara kewaspadaan masyarakat membantu menekan risiko penipuan yang memanfaatkan isu pajak digital.

Langkah teknis untuk instansi dan warga

Komdigi meminta pengelola sistem memastikan tim tanggap insiden siap bekerja, memperkuat autentikasi akun administrator, dan memperbarui perangkat lunak. Instansi juga diminta menambah perlindungan terhadap DDoS serta memastikan pencadangan data dan mekanisme pemulihan layanan berjalan baik.

Bagi masyarakat, kewaspadaan praktis dimulai dari memeriksa alamat situs sebelum mengakses layanan. Komdigi mengingatkan warga agar tidak membuka tautan mencurigakan atau menyerahkan kata sandi, informasi pribadi, dan data sensitif melalui kanal yang belum dipastikan keasliannya.

Warga juga diminta berhati-hati terhadap email dan pesan yang mengatasnamakan instansi pemerintah. Akses layanan melalui alamat situs resmi menjadi langkah penting ketika isu pajak digital digunakan untuk menyebarkan tautan atau informasi yang menyesatkan.

Aries menegaskan keamanan infrastruktur digital membutuhkan kesiapan instansi dan kewaspadaan publik. “Keamanan siber merupakan tanggung jawab bersama. Kami meminta seluruh instansi mempertahankan kewaspadaan dan kesiapsiagaan, sehingga infrastruktur digital pemerintah, data, dan layanan publik tetap terlindungi,” ujarnya.