Pemprov Jateng Raih Penghargaan Perlindungan Perempuan dan Anak

JAKARTA — Pemprov Jateng meraih Indonesia Kita Award 2026 kategori perlindungan perempuan dan anak pada Selasa (10/11), setelah provinsi itu membentuk Rumah Perlindungan Perempuan dan Anak di seluruh 576 kecamatan. Gubernur Jawa Tengah Ahmad Luthfi menerima penghargaan tersebut dalam malam penganugerahan di Hotel Patra Jasa, Jakarta.

Penghargaan itu mengakui upaya pemerintah provinsi menyediakan layanan bagi perempuan dan anak yang membutuhkan pengaduan, pendampingan, atau penanganan kekerasan.

Hingga 9 November 2026, sebanyak 2.886 warga telah memperoleh layanan melalui Rumah Perlindungan Perempuan dan Anak (RPPA), menurut Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, dan Keluarga Berencana Jawa Tengah Uswatun Hasanah.

Pemprov Jateng perluas layanan perlindungan

Luthfi menyebut capaian tersebut sebagai hasil kerja bersama masyarakat untuk menciptakan lingkungan yang aman dan ramah bagi perempuan serta anak. Ia mengatakan kehadiran pemerintah dibutuhkan agar warga mendapat kepastian dan kemudahan saat mencari bantuan.

“Apresiasi ini menjadi penyemangat bagi kami untuk terus menghadirkan pelayanan yang lebih baik bagi masyarakat, terutama dalam memberikan perlindungan kepada perempuan dan anak,” kata Luthfi.

Pemprov Jateng menjalankan layanan itu melalui program Kecamatan Berdaya. Program tersebut menempatkan kecamatan sebagai pusat layanan sekaligus tempat pemberdayaan masyarakat, termasuk bagi perempuan, anak-anak, dan kelompok rentan.

Di dalam program itu, RPPA menjadi salah satu jalur untuk mendekatkan bantuan kepada warga. Pemerintah provinsi menyatakan fasilitas tersebut telah tersedia di seluruh 576 kecamatan di Jawa Tengah.

2.886 warga sudah mendapat layanan

Catatan per 9 November 2026 menunjukkan layanan RPPA mencakup 799 layanan konseling, 1.898 penanganan kasus, dan 189 layanan rujukan. Rincian tersebut memperlihatkan bahwa pusat layanan kecamatan menangani kebutuhan yang berbeda, dari konsultasi hingga rujukan.

Dampaknya terasa pada akses warga terhadap bantuan. Perempuan dan anak yang menghadapi kekerasan dapat mencari layanan di tingkat kecamatan untuk memperoleh pendampingan atau penanganan, tanpa harus bergantung pada satu jenis layanan saja.

Uswatun mengatakan pemerintah provinsi ingin memperluas dampak RPPA melalui percepatan program Kecamatan Berdaya. Ia menegaskan, layanan perlu terus diperkuat agar perlindungan menjangkau lebih banyak perempuan dan anak.

“Tugas kita adalah bagaimana RPPA itu memberikan pelayanan yang terbaik. Kita terus lakukan akselerasi, bagaimana Kecamatan Berdaya itu bisa memasifkan RPPA sehingga lebih berdampak, perempuan dan anak-anak terlindungi,” kata Uswatun.

Pencegahan kekerasan ikut disiapkan

Pemprov Jateng juga menyiapkan langkah pencegahan, bukan hanya pendampingan setelah kasus terjadi. Dalam waktu dekat, pemerintah provinsi berencana mengadakan pelatihan untuk pelatih bagi fasilitator pencegahan dan penanganan kekerasan.

Rencana pelatihan itu akan melibatkan aparatur sipil negara, pengurus pondok pesantren, polisi, sekolah, serta relawan. Pelibatan berbagai kelompok tersebut ditujukan untuk memperluas peran fasilitator dalam upaya pencegahan dan penanganan.

Uswatun menyebut Pemprov Jateng juga akan meminta payung hukum kepada Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak terkait keberadaan fasilitator. Pembicaraan itu menjadi langkah berikutnya dalam memperkuat layanan dan pencegahan kekerasan di daerah.

“Kami akan bertemu Menteri PPA untuk meminta payung hukum terkait dengan adanya fasilitator untuk pencegahan dan penanganan kekerasan,” kata Uswatun.