Irjen Ahrie Sonta Dipecat Polri, Komisi III Dukung Langkah Tegas

JAKARTA — Irjen Ahrie Sonta dijatuhi pemberhentian tidak dengan hormat (PTDH) oleh Polri pada Selasa (10/11/2026) setelah sidang etik terkait dugaan penyadapan ilegal terhadap Presiden Prabowo. Komisi III DPR RI menyatakan mendukung keputusan itu.

Putusan tersebut menghentikan status Ahrie sebagai anggota Polri, tetapi ia masih memiliki hak untuk mengajukan banding. Perkara ini juga menjadi ujian bagi upaya kepolisian menjaga kepercayaan publik saat anggotanya terseret dugaan penyalahgunaan wewenang.

Komisi III dukung PTDH Ahrie Sonta

Ketua Komisi III DPR RI Habiburokhman menilai sanksi itu sepadan dengan pelanggaran yang dilakukan Ahrie. Ia menyebut keputusan Polri sebagai langkah tegas terhadap penyalahgunaan wewenang.

“Komisi III DPR RI mengapresiasi sekaligus mendukung penuh langkah tegas institusi Polri yang menjatuhkan sanksi pemberhentian tidak dengan hormat (PTDH) terhadap Inspektur Jenderal Polisi AS,” kata Habiburokhman dalam keterangan yang dikonfirmasi di Jakarta, Selasa.

Habiburokhman mengatakan tindakan tersebut mencederai kehormatan Korps Bhayangkara dan dapat merusak kepercayaan masyarakat terhadap penegakan hukum. Ia juga menilai skandal penyadapan itu sebagai salah satu peristiwa paling kelam dalam sejarah kepolisian modern.

“Skandal penyadapan ini patut dipandang sebagai salah satu peristiwa paling kelam, dan barangkali yang terburuk yang pernah mencoreng sejarah kepolisian modern kita,” ujarnya.

Sidang etik berujung pemecatan

Majelis Komisi Kode Etik Profesi Polri menjatuhkan sanksi administratif berupa PTDH kepada Ahrie. Ia juga dinyatakan melakukan perbuatan tercela sebagai sanksi etik.

Dalam perkara ini, Ahrie disebut sebagai salah satu tersangka dugaan penyadapan ilegal terhadap Presiden Prabowo. Bahan pembanding menyebut dugaan pelanggaran berkaitan dengan penggunaan akses terhadap perangkat teknologi milik Polri secara tidak profesional dan tidak sesuai prosedur.

Polri menggelar sidang etik pada Selasa, 10 November 2026. Keterangan dari Polri yang dimuat dalam bahan pembanding menyebut Ahrie dapat mengajukan banding atas putusan tersebut. Proses berikutnya akan diperiksa oleh komisi pada tingkat banding.

Perbedaan pentingnya, keputusan PTDH merupakan sanksi administratif keanggotaan, sementara banding menjadi jalur untuk meninjau putusan etik. Hingga proses itu berjalan, keputusan pemecatan tetap menjadi pokok tindakan yang diapresiasi Komisi III DPR.

Dampak pada kepercayaan terhadap penegakan hukum

Dugaan penyadapan terhadap presiden membuat perkara ini menyentuh kepercayaan masyarakat terhadap penggunaan kewenangan kepolisian. Dukungan Komisi III menunjukkan bahwa pengawasan terhadap penanganan kasus tersebut juga menjadi perhatian lembaga legislatif.

Bagi masyarakat, keputusan etik ini penting karena menyangkut pertanggungjawaban anggota institusi penegak hukum. Namun, proses banding masih dapat memengaruhi tindak lanjut atas putusan yang telah dijatuhkan.

Komisi III menegaskan dukungannya terhadap langkah Polri. Tahap yang akan menentukan kelanjutan perkara disiplin Ahrie berikutnya adalah pemeriksaan banding di lingkungan komisi etik Polri.