Ahrie Sonta Diduga Sadap Presiden lewat Perangkat Polri

JAKARTA — Ahrie Sonta diduga menggunakan akses ke perangkat teknologi Polri untuk menyadap tanpa prosedur saat bertugas di Bareskrim Polri. Dugaan itu menjadi salah satu materi sidang etik yang berujung pada pemberhentian tidak dengan hormat dirinya sebagai anggota Polri.

Kasus dugaan penyadapan ilegal tersebut turut menyeret nama sejumlah tokoh, termasuk Presiden Prabowo. Mabes Polri menyampaikan dugaan peran Ahrie saat menjabat Pelaksana Tugas Kepala Bagian Monitoring Robinopsnal Bareskrim Polri.

Dugaan penyadapan Ahrie Sonta diperiksa di sidang etik

Kepala Divisi Hubungan Masyarakat Polri, Irjen Pol Johnny Eddizon Isir, mengatakan sidang Komisi Kode Etik Profesi Polri memeriksa dugaan pelanggaran Ahrie dalam pelaksanaan tugasnya. Pemeriksaan itu berfokus pada penggunaan akses teknologi kepolisian untuk penyadapan.

“Dalam persidangan, dugaan pelanggaran yang diperiksa berkaitan dengan perbuatan terduga pelanggar AS saat menjalankan tugas sebagai Pelaksana Tugas Kabag Mon Robinopsnal Bareskrim Polri,” kata Isir.

Isir menjelaskan, Ahrie diduga menggunakan kewenangannya atas perangkat milik Polri untuk melakukan penyadapan secara tidak profesional dan tidak mengikuti prosedur. Dugaan itu menjadi inti perkara etiknya.

Prosedur jadi sorotan.

Akses terhadap teknologi kepolisian melekat pada pelaksanaan tugas tertentu. Namun, menurut keterangan Polri dalam perkara ini, penggunaan akses tersebut tetap dinilai berdasarkan kewenangan dan prosedur. Dugaan penyadapan tanpa mengikuti tata cara resmi membuat tindakan itu masuk dalam pemeriksaan etik.

Sanksi PTDH setelah majelis menyatakan perbuatannya tercela

Majelis Komisi Kode Etik Profesi Polri menyatakan perbuatan Ahrie sebagai tindakan tercela. Majelis juga menjatuhkan sanksi administratif berupa pemberhentian tidak dengan hormat atau PTDH dari keanggotaan Polri.

Sidang dipimpin Kalemdiklat Polri Komjen Polisi Rudy Darmoko sebagai ketua komisi. Irjen Pol Roma Hutajulu menjadi wakil ketua, sementara Irjen Pol Zulkarnain, Irjen Pol Jayadi, dan Irjen Pol Rahmat Setyadi duduk sebagai anggota majelis.

“Perlu kami sampaikan, Sidang Komisi Kode Etik Polri dengan terduga pelanggar AS, dipimpin oleh Komjen Pol Rudy Darmoko, selaku Ketua Komisi,” tutur Isir.

Putusan etik itu berdampak langsung pada status Ahrie sebagai anggota kepolisian. Perkara ini juga menempatkan tata kelola akses perangkat teknologi Polri dalam perhatian, sebab dugaan penyadapan menyangkut penggunaan kewenangan institusi terhadap sejumlah tokoh, termasuk Presiden Prabowo.

Keputusan majelis menjadi langkah terbaru dalam perkara etik Ahrie. Polri telah menjatuhkan PTDH setelah pemeriksaan atas dugaan penggunaan perangkat penyadapan yang tidak sesuai prosedur.