Penyadapan Presiden Prabowo: DPR Kawal Kasus

JAKARTA — Penyadapan Presiden Prabowo menjadi perhatian DPR setelah Polri membentuk tim khusus untuk mengusut kasus yang disebut menyasar 6.000 objek. Komisi III DPR akan membahas penanganan perkara itu bersama Kapolri Jenderal Suyudi Ario Seto pada Kamis, 12 November 2026.

Bagi publik, perkara ini menyangkut dugaan pelanggaran terhadap kepala negara sekaligus pengungkapan siapa yang memerintahkan penyadapan dan apa motifnya. Anggota DPR meminta penyelidikan menjangkau pelaku lapangan hingga pihak yang diduga berada di balik operasi tersebut.

Kapolri membentuk tim khusus yang dipimpin Komjen Asep Safrudin. Tim itu bertugas mengusut dugaan penyadapan ilegal terhadap Presiden Prabowo Subianto dan sejumlah tokoh lain.

DPR minta motif dan aktor diungkap

Ketua Komisi III DPR Habiburokhman menyatakan komisinya mendukung Polri mengusut perkara tersebut. Ia juga meminta penyidik mengungkap alasan penyadapan, bukan hanya menetapkan pihak yang terlibat.

“Komisi III mendukung penuh Polri untuk bergerak cepat mengusut tuntas kasus penyadapan ilegal ini, terutama membongkar apa motif sebenarnya,” kata Habiburokhman dalam keterangannya, Sabtu (7/11).

Habiburokhman menyebut jumlah objek penyadapan mencapai 6.000, termasuk Presiden Prabowo dan pimpinan Komisi III. Ia menilai perkara itu sebagai kejahatan serius berskala besar dan meminta semua pihak yang terlibat diproses sesuai hukum.

Ia mengatakan Komisi III akan mengawal perkara sampai tuntas. Menurutnya, penyelidikan perlu mencakup pelaku lapangan, pemberi bantuan, pemberi perintah, serta pihak yang mengambil manfaat dari penyadapan ilegal.

Anggota Komisi III DPR Rudianto Lallo juga meminta polisi menelusuri aktor intelektual. Ia mengatakan setiap orang yang terbukti terlibat harus mempertanggungjawabkan perbuatannya tanpa pandang bulu.

“Ini sangat fatal. Dan kita berharap, siapapun atau aktor yang terlibat, baik pelaku lapangan, aktor intelektual, dan dalangnya, itu bisa didalami dan diungkap, dibongkar oleh Bareskrim Polri,” kata Rudianto.

Rudianto menilai penyadapan ilegal terhadap kepala negara merupakan pelanggaran konstitusi. Ia meminta aparat menangani perkara dengan serius karena tindakan semacam itu berpotensi mengganggu keamanan dan pelaksanaan tugas konstitusional Presiden.

Tim khusus Polri mulai bekerja

Pembentukan tim khusus disampaikan Karo Penmas Divisi Humas Polri Brigjen Trunoyudo Wisnu Andiko di Mabes Polri, Jakarta, Kamis (5/11). Ia menyatakan Kapolri mengikuti perkembangan informasi yang menjadi perhatian publik.

“Bapak Kapolri telah mencermati, mengikuti, dan mendengarkan berbagai isu dan perkembangannya terkait informasi yang menjadi perhatian publik,” kata Trunoyudo dalam konferensi pers.

Trunoyudo menyebut pembentukan tim sebagai respons proaktif dan bentuk keseriusan pimpinan Polri. Tim tersebut akan dipimpin langsung Komjen Asep Safrudin.

Wakil Ketua Komisi III DPR Ahmad Sahroni berharap tim itu dapat menemukan dalang penyadapan. Ia juga menekankan bahwa semua orang memiliki kedudukan yang sama di hadapan hukum, sementara korban dalam perkara ini termasuk Presiden.

Komisi III menjadwalkan rapat kerja dengan Kapolri pada Kamis, 12 November 2026, untuk membahas kasus dan mendalami motif serta pihak di baliknya. Habiburokhman mengatakan rapat baru dapat digelar setelah masa sidang DPR dibuka pada Selasa, 10 November.

Rapat itu menjadi agenda berikutnya bagi DPR untuk meminta penjelasan Polri. Komisi III menyatakan akan mengawal penyelidikan hingga pihak-pihak yang terbukti terlibat dimintai pertanggungjawaban.