BOGOTA — Gustavo Petro diselidiki Mahkamah Agung Kolombia atas dugaan pemberian kontrak pemerintah sebagai imbalan hubungan seksual, yang dilaporkan ketika ia menjabat sebagai anggota Kongres dan presiden. Ketua Mahkamah Agung Kolombia Mauricio Lenis mengumumkan penyelidikan itu pada Sabtu (7/11) waktu setempat.
Kasus ini berawal dari laporan seorang wanita kepada jaksa. Ia mengaku bersama sekitar 30 orang lainnya memperoleh kontrak pemerintah setelah melakukan hubungan seksual dengan Petro. Mantan presiden itu membantah tuduhan tersebut.
Penyelidikan dapat menentukan apakah dugaan pemberian kontrak itu mengandung unsur pidana dan siapa yang harus bertanggung jawab. Mahkamah Agung dan kejaksaan kini menangani perkara tersebut secara tertutup.
Dugaan kontrak seks Gustavo Petro diselidiki
Lenis mengatakan dugaan peristiwa dalam perkara ini terjadi pada lebih dari satu masa jabatan Petro. Sebagian disebut berlangsung ketika Petro masih menjadi anggota Kongres, sedangkan dugaan lainnya berkaitan dengan masa kepresidenannya.
“Beberapa peristiwa terjadi saat ia masih di Kongres, sementara peristiwa lainnya terjadi saat ia menjabat sebagai presiden,” kata Lenis kepada media setempat.
Pernyataan itu menunjukkan penyelidikan mencakup dugaan yang terkait dengan dua periode berbeda dalam karier politik Petro. Namun, pihak penyidik masih harus memilah tindakan yang memiliki konsekuensi pidana.
Lenis menyebut penyelidik akan mengidentifikasi perbuatan yang dapat diproses secara hukum sekaligus pihak yang mungkin bertanggung jawab. “Para penyelidik akan mengungkapkan tindakan mana saja yang memiliki implikasi pidana dan siapa yang mungkin harus bertanggung jawab,” ujarnya.
Laporan menyebut sekitar 30 orang
Pengaduan seorang wanita menjadi pemicu pemeriksaan. Dalam laporannya, ia menyatakan dirinya dan sekitar 30 orang lain menerima kontrak pemerintah sebagai imbalan hubungan seksual dengan Petro.
Jumlah itu merupakan klaim dalam pengaduan, bukan temuan akhir penyelidikan. Petro telah membantah tuduhan tersebut, sementara proses pemeriksaan berlangsung tertutup di Mahkamah Agung bersama kejaksaan.
Bagi masyarakat Kolombia, perkara ini menyangkut dugaan penggunaan kontrak pemerintah untuk kepentingan pribadi. Jika penyidik menemukan unsur pidana, kasus tersebut dapat berujung pada pertanggungjawaban pihak yang terlibat. Namun, penentuan itu masih menjadi bagian dari proses penyelidikan.
Petro berasal dari kubu kiri dan memimpin Kolombia sejak 2022 hingga Agustus tahun ini. Dugaan yang diperiksa mencakup masa ketika ia menjadi anggota Kongres maupun saat menjabat sebagai presiden.
Lenis mengatakan pemeriksaan akan berfokus pada tindakan yang berimplikasi pidana dan pihak yang dapat dimintai pertanggungjawaban. Penyelidikan Mahkamah Agung dan kejaksaan masih berjalan tertutup.
📝 Tinggalkan Komentar
Komentar sebagai . Ditinjau admin sebelum tampil.