JAKARTA — Kasus penyadapan Prabowo terus diusut Polri, yang kini juga menelusuri dugaan makar oleh para tersangka. Kabareskrim Polri Komjen Asep Safrudin mengatakan penyidik masih bekerja mendalami dugaan tersebut pada Minggu (8/11/2026).
Pengusutan dapat meluas dari dugaan penyadapan ilegal dan pelanggaran terkait data elektronik ke dugaan makar. Komisi III DPR RI menjadwalkan rapat dengan Kapolri Jenderal Suyudi Ario Seto pada Kamis (12/11/2026) untuk membahas kasus itu.
Polri menetapkan sejumlah pejabat kepolisian sebagai tersangka dalam perkara yang menyasar nomor Presiden Prabowo Subianto. Sementara itu, DPR menyatakan akan meminta penjelasan mengenai penanganan perkara serta pihak yang diduga berada di balik penyadapan.
Polri telusuri dugaan makar
Asep mengatakan penyidikan tidak hanya berfokus pada dugaan penyadapan. Tim juga menelusuri dugaan makar yang dikaitkan dengan para tersangka.
“Tim terus bekerja untuk mendalami dan menelusuri terkait dugaan makar tersebut,” kata Asep, Kabareskrim Polri, saat dihubungi pada Minggu (8/11/2026).
Dalam perkara ini, Polri menyebut dugaan penyadapan ilegal dilakukan terhadap nomor Presiden Prabowo. Penyidik juga menangani dugaan penghapusan data elektronik dan akses ilegal, yakni masuk atau menggunakan sistem tanpa hak.
Kasus tersebut bermula dari dugaan penyadapan yang disebut terjadi sejak 2025. Prabowo kemudian memberhentikan Listyo Sigit Prabowo dari jabatan Kepala Staf Kepresidenan pada Rabu (4/11).
Polri sebelumnya mengumumkan penetapan tersangka dalam konferensi pers di Bareskrim Polri, Jakarta, Selasa (3/11/2026). Asep menyebut penyidik menetapkan tiga orang dengan inisial LSP, ASN, dan EH. Bahan keterangan juga menyebut empat orang dijerat dalam perkara tersebut.
Nama yang disebut dalam daftar tersangka ialah Listyo Sigit Prabowo, Irjen Ahrie Sonta, Irjen Eko Hadi Santoso, dan Irjen Slamet Uliandi. Mereka disebut dijerat dengan pasal penyadapan dan Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik.
Komisi III DPR panggil Kapolri
Komisi III DPR akan membahas penanganan kasus penyadapan ilegal itu bersama Kapolri pada Kamis (12/11/2026). Ketua Komisi III DPR Habiburokhman mengatakan rapat juga akan membahas upaya mengungkap pelaku dan motif penyadapan.
“Komisi III DPR RI akan menggelar rapat kerja dengan Kapolri pada hari Kamis 12 November 2026 untuk membahas kasus penyadapan ilegal termasuk membongkar dalang dan motif penyadapan ilegal tersebut,” kata Habiburokhman dalam keterangannya, Minggu (8/11/2026).
Rapat dijadwalkan setelah masa sidang DPR dibuka pada Selasa (10/11/2026). Habiburokhman menyatakan akan memimpin rapat bersama para wakil ketua Komisi III, yakni Rano Alfath, Dede Indra Permana, dan Ahmad Sahroni, serta Ketua MKD Nazarudin Dek Gam.
Bagi publik, perkara ini menyangkut dugaan penyadapan terhadap nomor Presiden sekaligus penanganan data elektronik. Hasil penyidikan dan pembahasan DPR akan menjadi perhatian untuk melihat bagaimana aparat mengungkap dugaan pelaku serta memastikan proses hukum menjangkau pihak yang terlibat.
Komisi III menyatakan akan mengawal penanganan kasus sampai tuntas. “Siapapun yang terlibat haruslah dimintai pertanggungjawaban hukum,” ujar Habiburokhman.
📝 Tinggalkan Komentar
Komentar sebagai . Ditinjau admin sebelum tampil.