Kasus Penyadapan Prabowo: DPR Panggil Kapolri

JAKARTA — Kasus penyadapan Prabowo memasuki tahap baru setelah Bareskrim Polri menetapkan empat personel Polri sebagai tersangka pada 3 dan 5 November 2026. Komisi III DPR berencana meminta penjelasan Kapolri dalam rapat kerja pada 12 November.

Penyidikan itu juga menjadi perhatian setelah Presiden Prabowo Subianto bertemu dengan 10 mantan Kapolri di Hambalang, Bogor, pada 8 November. Wakil Ketua DPR Sufmi Dasco Ahmad mengatakan ia mendengar perkara penyadapan ikut dibahas dalam pertemuan tersebut.

Empat personel Polri menjadi tersangka

Bareskrim menetapkan tiga tersangka pada 3 November 2026: mantan Kapolri Listyo Sigit Prabowo, Kepala Divisi Hukum Polri Ahrie Sonta, serta widyaiswara di Lembaga Pendidikan dan Pelatihan Polri Eko Hadi Santoso.

Penyidik kemudian menetapkan mantan Kepala Divisi Teknologi Informasi dan Komunikasi Polri Slamet Uliandi sebagai tersangka pada 5 November. Penetapan itu membuat jumlah tersangka menjadi empat.

Polri menyatakan tiga tersangka ditahan di Rumah Tahanan Negara Mako Brimob, Depok, Jawa Barat. Slamet belum ditahan karena masih sakit setelah mengalami stroke.

Para tersangka diduga terlibat dalam penyadapan ilegal terhadap Prabowo dan sejumlah pihak lain. Sasaran yang disebut dalam perkara ini mencakup pejabat negara, tokoh politik, media, organisasi kemasyarakatan, lembaga swadaya masyarakat, dan pengusaha. Dugaan tersebut masih menjadi pokok penyidikan.

Kasus penyadapan Prabowo dibahas DPR

Komisi III DPR mengumumkan rencana rapat kerja dengan Kapolri Jenderal Polisi Suyudi Ario Seto pada 12 November 2026. Ketua Komisi III Habiburokhman menyebut rapat itu akan membahas perkara penyadapan ilegal, termasuk dugaan dalang dan motifnya.

Habiburokhman mengatakan, “Komisi III DPR RI akan menggelar rapat kerja dengan Kapolri pada Kamis, 12 November 2026, untuk membahas kasus dugaan penyadapan ilegal.”

Rapat tersebut memberi ruang bagi DPR untuk meminta penjelasan langsung mengenai arah penyidikan. Bagi publik, pembahasan tentang pihak yang diduga mengatur penyadapan dan alasan di baliknya menjadi penting karena sasaran yang disebut tidak terbatas pada Presiden.

Pertemuan di Hambalang berlangsung saat penyidikan berjalan

Prabowo menerima 10 mantan Kapolri di Hambalang, Kabupaten Bogor, pada 8 November. Dasco mengatakan ia mendengar ada pembahasan singkat mengenai kasus penyadapan dalam pertemuan itu. Menurutnya, perkara tersebut kini ditangani aparat penegak hukum dan hanya menjadi salah satu topik pembicaraan.

Dasco juga menyampaikan bahwa Prabowo meminta dukungan para mantan Kapolri untuk pemerintahannya. Pertemuan itu berlangsung ketika penyidikan terhadap empat personel Polri masih berjalan, sehingga perhatian publik tertuju pada dua proses sekaligus: pemeriksaan perkara oleh aparat dan penjelasan yang akan diminta DPR.

Komisi III menjadwalkan rapat bersama Kapolri pada Kamis, 12 November 2026, untuk membahas dugaan dalang serta motif penyadapan.