JAKARTA — Dugaan penyadapan terhadap pimpinan Komisi III DPR membuat Ketua Komisi III DPR Habiburokhman meminta penyidik mengungkap motifnya. Ia menyatakan kecewa jika penyadapan itu benar terjadi secara ilegal dan mengatakan komisinya akan berkoordinasi dengan Kapolri.
Kasus ini berkaitan dengan perkara penyadapan tanpa prosedur yang telah menjerat sejumlah tersangka. Mereka sejauh ini seluruhnya merupakan anggota kepolisian. Habiburokhman mengatakan ia terkejut ketika mendapat informasi bahwa pimpinan komisinya diduga ikut menjadi sasaran.
Informasi itu ia tanggapi di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (5/11/2026). Namun, ia belum menyatakan sikap lebih jauh dan memilih menunggu perkembangan penyidikan.
Dugaan sadap Komisi III dan tuntutan mengungkap motif
Habiburokhman mengatakan anggota Komisi III selama ini menyampaikan pandangan positif dan membela pihak yang kini dikaitkan dengan perkara tersebut. Karena itu, menurut dia, perkembangan kasus perlu dicermati sebelum menarik kesimpulan.
“Kalau teman-teman ikuti bagaimana selama ini kami ya, selalu berpendapat baik, membela yang bersangkutan dan lain sebagainya. Ada peristiwa seperti ini ya kita lihat nanti perkembangan bagaimana,” kata Habiburokhman.
Ia menegaskan kekecewaan akan muncul jika dugaan penyadapan terhadap pimpinan komisi terbukti dilakukan secara ilegal. “Tapi kalau memang kami disadap ya secara ilegal ya, disadap secara ilegal ya, tentu kami kecewa,” ujarnya.
Bagi publik, penentuan motif penting karena dugaan penyadapan itu disebut-sebut berkaitan dengan makar. Habiburokhman meminta penyidik membedakan peristiwa pidana dari motif di balik tindakan, serta tidak menetapkan kesimpulan sebelum proses pemeriksaan berjalan.
Apa motif penyadapan yang diminta diusut?
Habiburokhman meminta penyidik menjelaskan apakah tindakan itu dilakukan untuk kepentingan pribadi atau berkaitan dengan konstelasi politik. Ia juga mempertanyakan apakah penyadapan bertujuan membaca peta kekuasaan dan mengamankan posisi, atau memiliki kaitan dengan aspirasi serta sikap politik yang lebih luas.
“Ya kita lihat ya, dalam tindak pidana itu kan ada peristiwanya dan ada motifnya. Nah kita tunggu para penyidik apa motifnya,” kata dia.
Ia mengingatkan bahwa penyadapan terhadap pimpinan dapat memunculkan penilaian serius, termasuk anggapan bahwa perkara itu mengarah pada makar. Namun, Habiburokhman menekankan penentuan unsur pidana dan motif harus menunggu hasil penyidikan.
“Jadi wajar kalau ada yang mengatakan wah ini ngarahnya ke makar. Tapi kalau kami orang hukum, kita tunggu proses hukumnya yang sedang berjalan,” ujarnya.
Komisi III akan koordinasi dengan Kapolri
Komisi III DPR akan berkoordinasi dengan Kapolri Jenderal Polisi Suyudi Ario Seto. Habiburokhman mengatakan koordinasi itu ditujukan agar perkara ditangani dengan cepat, terbuka, transparan, dan profesional.
Desakan masyarakat agar penyidik mengungkap pihak yang diduga menjadi aktor di balik penyadapan juga menjadi perhatian. Habiburokhman menyatakan percaya kepada Kapolri untuk menjalankan tugasnya dengan baik.
Dalam keterangannya, ia turut menyinggung insubordinasi atau tindakan tidak mematuhi pimpinan. Menurut Habiburokhman, kultur militer dan kepolisian memiliki kesamaan dalam memandang persoalan itu sebagai hal sensitif.
“Tentara dan kepolisian itu kan punya kultur yang kurang lebih sama. Namanya insubordinasi itu sangat-sangat sensitif, ya,” kata Ketua Komisi III DPR tersebut. Penyidik kini diminta mengungkap motif dugaan penyadapan dan dasar perkara yang telah menetapkan sejumlah anggota kepolisian sebagai tersangka.
📝 Tinggalkan Komentar
Komentar sebagai . Ditinjau admin sebelum tampil.