Ahrie Sonta Ajukan Banding atas PTDH, Kapolri Tunggu Sidang

BANDUNG — Ahrie Sonta mengajukan banding setelah Komisi Kode Etik Profesi (KKEP) Polri menjatuhkan sanksi pemberhentian tidak dengan hormat (PTDH) kepadanya. Kapolri Jenderal Suyudi Ario Seto mengatakan proses belum berakhir karena keputusan itu akan diperiksa dalam persidangan lanjutan.

Banding itu diajukan setelah Ahrie dinyatakan melanggar etik dalam perkara dugaan penyadapan terhadap Presiden Prabowo Subianto dan sejumlah tokoh. Hasil pemeriksaan di tingkat banding akan menentukan kelanjutan sanksi terhadap mantan Kepala Divisi Hukum Polri tersebut.

Kapolri pastikan ada sidang lanjutan

Suyudi merespons pengajuan banding itu saat menghadiri peluncuran Polisi Peduli Pengangguran (Poliran) di Monumen Juang, Kota Bandung, Rabu (11/11/2026). Ia menyebut putusan KKEP belum menjadi keputusan akhir.

“Kan banding, nanti akan ada proses persidangan selanjutnya,” kata Suyudi.

Proses berikutnya akan berlangsung di komisi tingkat banding. Dengan demikian, keputusan PTDH masih dapat diperiksa melalui mekanisme yang ditempuh Ahrie, sementara perkara etiknya tetap berjalan.

Kepala Divisi Hubungan Masyarakat Polri Inspektur Jenderal Polisi Johnny Eddizon Isir membenarkan bahwa Ahrie menggunakan haknya untuk mengajukan banding. Johnny menyampaikan keterangan itu pada Selasa (10/11/26).

“Terduga pelanggar AS, sesuai dengan haknya dalam menanggapi putusan sidang telah menyatakan banding,” kata Johnny.

Banding Ahrie Sonta menunggu pemeriksaan komisi

Johnny menjelaskan, permohonan tersebut akan diperiksa oleh komisi di tingkat banding. Pemeriksaan itu menjadi tahap lanjutan setelah majelis KKEP menjatuhkan sanksi PTDH kepada Ahrie.

“Nanti ada proses untuk kemudian bandingnya nanti akan diperiksa oleh komisi di tingkat banding,” ujarnya.

Banding membuat status perkara etik Ahrie belum memasuki titik akhir. Bagi Polri, proses lanjutan ini akan memperlihatkan bagaimana keputusan pemecatan diuji melalui mekanisme internal; bagi publik, hasilnya menjadi perkembangan penting dalam penanganan perkara yang menyangkut dugaan penyadapan terhadap presiden.

Perkara turut menyeret sejumlah pejabat Polri

Dalam perkembangan perkara, Polri sebelumnya menetapkan tiga orang sebagai tersangka. Mereka adalah Kepala Kantor Staf Presiden Jenderal Listyo Sigit Prabowo, Widyaiswara Kepolisian Utama Tk. 1 Sespim Lemdiklat Polri Inspektur Jenderal Polisi Eko Hadi Santoso, serta Ahrie Sonta.

Bareskrim kemudian menetapkan mantan Kepala Divisi Teknologi Informasi dan Komunikasi Polri, Inspektur Jenderal Polisi Slamet Uliandi, sebagai tersangka baru. Penetapan itu menambah nama pejabat yang terseret dalam perkara tersebut.

Sidang banding kini menjadi tahapan berikutnya bagi Ahrie setelah putusan PTDH. Komisi di tingkat banding akan memeriksa permohonannya sebelum proses etik itu memperoleh keputusan lanjutan.