JAKARTA — Bahlil Lahadalia membantah hadir dalam pertemuan yang dikaitkan dengan kasus dugaan penyadapan terhadap Presiden Prabowo Subianto, Sabtu, 7 November 2026. Menteri ESDM itu meminta kepolisian mengusut kabar tersebut dan membuktikan tuduhan yang menyeret namanya.
Isu itu menyebut Bahlil bertemu sejumlah pihak, termasuk ketua partai, sekitar tiga jam sebelum sejumlah jenderal Polri ditangkap terkait dugaan penyadapan. Bantahan Bahlil penting karena tudingan tersebut turut menyeret Partai Golkar dan berpotensi membentuk persepsi publik terhadap partai itu.
Dalam acara pelantikan DPD I Partai Golkar Maluku, Bahlil mengatakan dirinya tidak merasa menghadiri pertemuan seperti yang beredar. Ia meminta polisi membuka perkara agar kabar yang mengaitkannya tidak terus berkembang menjadi fitnah.
“Ada yang menuduh itu saya, tapi saya tidak merasa hadir. Maka saya minta kepada kepolisian untuk diusut tuntas, dibuka saja, agar fitnah ini tidak dibangun terus. Kalau saya dikira ikut, ya buktikan,” kata Bahlil.
Bahlil soal penyadapan Prabowo dan bantahan atas tuduhan
Bahlil juga menanggapi informasi yang menyebut dirinya menjadi target penyadapan. Ia mempertanyakan tuduhan bahwa dirinya mengatur penyadapan, sementara kabar lain menyatakan dirinya turut disadap.
“Mereka mau bangun persepsi, seolah-olah kita ada urusan dengan penyadapan, gimana mungkin saya bisa atur penyadapan, kalau saya juga disadap?” ujar Bahlil.
Pernyataan itu menjadi bagian dari bantahan Bahlil terhadap dua kabar sekaligus: kehadiran dalam pertemuan sebelum penangkapan jenderal Polri dan dugaan keterlibatannya dalam praktik penyadapan. Ia tidak menerima tuduhan tersebut dan meminta aparat membuktikannya.
Isu ini menyangkut dugaan penyadapan terhadap presiden sekaligus kabar tentang sejumlah jenderal Polri yang ditangkap. Karena itu, permintaan Bahlil agar polisi mengusutnya menempatkan pembuktian dan penanganan perkara sebagai perkara utama, bukan sekadar bantahan politik.
Mengapa tudingan ini berdampak pada Golkar?
Bahlil menilai kabar yang menghubungkan dirinya dengan perkara tersebut dapat memunculkan persepsi negatif terhadap Partai Golkar. Sebagai ketua umum, ia mengatakan dampaknya bisa menjalar ke partai yang dipimpinnya, bukan hanya menyangkut dirinya secara pribadi.
Ia menyebut elektabilitas Golkar berada di kisaran 10,5 persen hingga 13 persen berdasarkan sejumlah survei. Angka itu disampaikan Bahlil saat menyinggung kemungkinan dampak tudingan terhadap partainya; ia menilai informasi yang beredar dapat memengaruhi cara publik melihat Golkar.
Belum ada rincian hasil survei tertentu dalam pernyataannya. Namun, penyebutan kisaran elektabilitas memperlihatkan alasan Bahlil mengaitkan polemik ini dengan citra partai. Tuduhan yang beredar, menurut dia, dapat membangun persepsi yang merugikan.
Bahlil juga memperingatkan pihak-pihak yang menyebarkan informasi mengenai dugaan keterlibatannya. Ia menilai persoalan itu berbahaya karena dampaknya dapat meluas dan tersusun secara sistemik.
“Ini bahaya karena dampaknya bisa sistemik dan terstruktur. Padahal negara kita adalah negara demokrasi, namun pihak-pihak yang menggunakan ruang demokrasi secara kebablasan,” ungkap Bahlil.
Ia kembali meminta kepolisian mengusut kabar yang mengaitkan namanya dengan pertemuan tersebut. “Kalau saya dikira ikut, ya buktikan,” tegas Bahlil.
📝 Tinggalkan Komentar
Komentar sebagai . Ditinjau admin sebelum tampil.