JAKARTA — Pengaruh politik Jokowi dinilai masih signifikan menjelang Pemilu 2029, meski ia tak lagi menjabat presiden dan sedang menghadapi perkara terkait tudingan ijazah palsu. Pengamat politik Iyyas Subiakto menilai pengaruh itu juga dapat berdampak pada perjalanan politik Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka.
Penilaian tersebut muncul saat Jokowi hadir dalam persidangan di Pengadilan Negeri Jakarta Timur pada Kamis (5/11/2026). Namun, pandangan Iyyas tentang kemungkinan Jokowi memimpin Partai Solidaritas Indonesia (PSI) bukan konfirmasi bahwa mantan presiden itu akan menjadi ketua umum.
Bagaimana Jokowi dan PSI masuk dalam peta politik 2029?
Iyyas menilai pengaruh Jokowi dapat semakin besar apabila ia mengambil posisi sebagai Ketua Umum PSI. “Sangat besar apalagi kalau pak Jokowi akan menjadi ketum PSI,” kata Iyyas dalam keterangannya, Jumat (6/11).
Ia mengaitkan penilaian itu dengan pengalaman dan jaringan politik Jokowi selama menjabat presiden. Jika Jokowi masuk ke kepemimpinan partai, kata Iyyas, langkah tersebut berpotensi memengaruhi persaingan politik nasional dan proses regenerasi kepemimpinan.
Gagasan itu masih berupa kemungkinan, bukan keputusan yang telah diumumkan. Karena itu, arah politik Jokowi menuju 2029 akan bergantung pada langkah nyata, konsolidasi partai, dan respons masyarakat terhadap figur yang mendapat dukungannya.
Kasus ijazah menjadi latar perhatian publik
Isu pengaruh politik Jokowi mencuat bersamaan dengan perkara dugaan ijazah palsu. Dalam sidang di Pengadilan Negeri Jakarta Timur pada Kamis, Jokowi menjadi saksi dalam perkara dugaan pencemaran nama baik terkait tudingan tersebut.
Di persidangan, Jokowi mempertanyakan rencana pengujian ulang dokumen pendidikannya. Ia menyatakan pemeriksaan terhadap ijazah telah dilakukan Laboratorium Forensik Polri, lalu menyerahkan dokumen pendidikan asli kepada majelis hakim.
Dokumen yang ditunjukkan mencakup ijazah dari tingkat sekolah dasar hingga sarjana. Kehadiran Jokowi dan keterangannya di ruang sidang menambah perhatian terhadap perkara itu, sementara penilaian Iyyas membahas persoalan berbeda: seberapa jauh pengaruh mantan presiden tersebut dapat bertahan dalam politik nasional.
Bagi publik, dua perkembangan itu punya arti yang berlainan. Persidangan berpusat pada tudingan terhadap dokumen pendidikan Jokowi, sedangkan pembicaraan tentang PSI dan Pemilu 2029 menyangkut kemungkinan arah dukungan politik. Keduanya tidak dengan sendirinya membuktikan bahwa Jokowi akan memimpin PSI atau menentukan hasil pemilu.
Pemilu 2029 dan regenerasi kepemimpinan
Iyyas menyebut Pemilu 2029 sebagai momentum transisi antargenerasi sekaligus transformasi politik. Menurut dia, pergantian pemimpin seharusnya tidak berhenti pada pergantian nama, tetapi juga membawa pembaruan dalam penyelenggaraan negara dan menjaga kepentingan masyarakat.
Ia juga mengingatkan bahwa pemenang pemilu semestinya menjalankan mandat untuk masyarakat, bukan mendahulukan kelompok tertentu. “Setelah menang pemilu atau Pilpres mereka adalah pegawai rakyat,” ucap Iyyas.
Pesan itu memberi ukuran bagi pengaruh politik yang dibicarakan: bukan hanya seberapa kuat jaringan seorang tokoh atau posisi yang mungkin ia ambil, melainkan juga bagaimana kekuasaan dijalankan oleh para pemimpin berikutnya. Bagi masyarakat, dampaknya akan terasa pada arah kebijakan dan prioritas pemerintahan setelah pergantian generasi.
Jokowi belum dipastikan akan mengambil posisi di PSI. Perkembangan konsolidasi partai, respons masyarakat, serta kinerja figur yang ia dukung akan ikut menentukan apakah pengaruhnya tetap kuat menjelang 2029.
📝 Tinggalkan Komentar
Komentar sebagai . Ditinjau admin sebelum tampil.