Mas Bahlil minta kader Golkar dukung kebijakan pemerintah yang pro rakyat

JAKARTA — Ketua Umum Partai Golkar Bahlil Lahadalia meminta seluruh kader partai di tingkat eksekutif maupun legislatif untuk memberikan dukungan penuh terhadap kebijakan pemerintah yang berpihak pada rakyat. Arahan tersebut disampaikan sebagai respons atas Nota Pengantar RAPBN 2027 yang dilontarkan Presiden Prabowo Subianto.

“Kita meminta agar semua kader partai, baik di eksekutif maupun di legislatif, untuk betul-betul secara sungguh-sungguh dan totalitas dalam mendukung arah kebijakan pemerintah tersebut.

Apalagi itu terkait dengan urusan-urusan mendasar yang dirasakan langsung oleh rakyat,” kata Bahlil usai memberikan pengarahan kepada jajaran Partai Golkar di Kantor DPP Golkar, Jakarta Barat, Selasa (18 Agustus 2026).

Bahlil menilai delapan program kerja prioritas nasional (PKPN) yang menjadi fokus RAPBN 2027 sejalan dengan visi politiknya. Program-program tersebut mencakup kedaulatan pangan, kemandirian energi dan air, pendidikan, kesehatan, hilirisasi dan industrialisasi, infrastruktur beserta perumahan, penguatan ekonomi kerakyatan dan pembangunan desa, serta penurunan kemiskinan.

“Menurut pandangan dari Partai Golkar, pengarahan pemerintah itu programnya lebih banyak—hampir semuanya adalah program pro rakyat,” ujarnya. Apresiasi setinggi-tingginya pun Bahlil tujukan kepada pemerintah Prabowo karena dianggap sejalan dengan roh kebijakan politik Golkar.

Perhatian Khusus pada Daerah Penghasil SDA

Dalam kesempatan yang sama, Bahlil juga mengingatkan Fraksi Golkar DPR untuk memberikan perhatian khusus terhadap dana bagi hasil daerah-daerah penghasil sumber daya alam (SDA). Permintaan ini disampaikan kepada Banggar dan Komisi XI DPR dengan nada yang serius.

“Saya cuma titip, ya. Tolong kepada Banggar kita dan Komisi XI agar perhatikan dana bagi hasil daerah-daerah penghasil sumber daya alam. Perhatikan betul tuh,” ujar Bahlil.

Ia menjelaskan bahwa ketika dana bagi hasil tidak diperhatikan dengan baik, daerah penghasil SDA—khususnya sektor kehutanan, migas, minerba, panas bumi, dan perikanan—cenderung menjadi acuh terhadap program-program yang dilakukan pemerintah pusat.

Dampaknya langsung terasa pada lini produksi dan akhirnya mengurangi pendapatan negara. Bahlil menekankan pentingnya konsistensi dalam menerapkan ketentuan undang-undang sambil tetap mempertimbangkan kemampuan keuangan negara.

“Apa yang sudah ada dalam undang-undang, kita konsisten saja untuk kita lakukan sesuai dengan kemampuan keuangan negara, tetapi diprioritaskan untuk memberikan hak-hak yang sesuai dengan undang-undang,” katanya.

Delapan Prioritas Nasional RAPBN 2027

Presiden Prabowo sebelumnya telah menguraikan delapan program prioritas yang akan menjadi fokus penganggaran tahun depan. Kedelapan pilar tersebut didukung oleh penguatan pertahanan dan keamanan, penegakan hukum, tata kelola pemerintahan, percepatan digitalisasi, dan diplomasi ekonomi untuk menciptakan ekosistem pembangunan yang integral.

Dukungan Golkar terhadap agenda pemerintah ini dinilai strategis mengingat partai berumbai itu menjadi salah satu pendukung utama kabinet Prabowo. Dengan pernyataan Bahlil, Golkar secara eksplisit menunjukkan komitmen untuk mendorong implementasi kebijakan pemerintah di tingkat legislatif dan internal partai.