Ijazah Gibran: PKS Desak DPR Bertindak

JAKARTA — Mardani Ali Sera dari PKS mendesak DPR menindaklanjuti putusan Mahkamah Konstitusi (MK) dan Mahkamah Agung (MA) terkait polemik ijazah Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka. Desakan itu disampaikan pada Selasa (10/11/2026), saat muncul pula dorongan agar Gibran mundur dari jabatannya.

Bagi masyarakat, desakan tersebut menandai bahwa polemik ijazah Gibran kini dibawa ke ranah politik parlemen. Mardani menilai DPR harus menjalankan prosesnya, sementara keputusan untuk mengundurkan diri tetap menjadi hak Gibran.

PKS minta DPR menjalankan proses

Ketua DPP PKS Mardani Ali Sera menyebut keputusan MK dan MA menjadi dasar bagi proses politik di DPR. Ia menegaskan lembaga legislatif tidak semestinya berhenti pada adanya putusan pengadilan.

“Keputusan MK dan MA jelas dan tegas. Fakta yuridis jelas. Sekarang proses politis. Wajib ditindaklanjuti DPR,” kata Mardani kepada wartawan, Selasa (10/11/2026).

Mardani mengaitkan tindak lanjut DPR dengan tata kelola pemerintahan yang baik. Namun, ia membedakan proses di parlemen dari pilihan pribadi Gibran mengenai jabatan Wakil Presiden.

“Itu bagian dari good governance kita. Apakah mas Gibran mau mundur monggo itu hak beliau. Tapi proses di DPR harus jalan,” ujar Mardani.

Intinya: DPR harus bergerak.

Pernyataan itu tidak menyatakan bahwa Gibran telah memutuskan mundur. Mardani justru menegaskan pilihan tersebut berada di tangan Gibran, sedangkan proses politik menjadi tanggung jawab DPR.

Desakan mundur dan ancaman pemakzulan

Polemik ini juga diwarnai desakan Ketua DPP PDIP sekaligus Wakil Ketua Komisi XIII DPR Andreas Hugo Parera agar Gibran mengundurkan diri sebagai Wakil Presiden. Dalam keterangan yang dimuat sumber pembanding, Andreas menyebut pemakzulan dapat menjadi pilihan jika Gibran tidak mundur.

Andreas mengatakan sejumlah anggota DPR dan pengamat telah menyuarakan usulan pengunduran diri. Ia juga menilai Gibran dan para pendukungnya tetap bersikukuh bahwa Gibran memiliki ijazah.

Menurut Andreas, Gibran pernah menyampaikan kepada publik bahwa ia tidak mungkin kuliah jika tidak memiliki ijazah setingkat SMA. Andreas juga menyebut ada pendukung Gibran yang lebih memilih proses pemakzulan daripada pengunduran diri.

Dua desakan itu memiliki titik tekan berbeda. Andreas mengangkat kemungkinan mundur atau dimakzulkan, sedangkan Mardani menuntut DPR menindaklanjuti putusan dan menyerahkan keputusan mundur kepada Gibran.

Polemik ijazah berlanjut di parlemen

Bagi DPR, pernyataan Mardani menempatkan tindak lanjut putusan MK dan MA sebagai agenda politik yang perlu dijalankan. Bagi Gibran, tekanan publik kini mencakup seruan mundur serta kemungkinan pemakzulan yang disampaikan Andreas.

Namun, bahan yang disampaikan Mardani tidak merinci bentuk langkah DPR berikutnya. Ia hanya menegaskan proses politik harus berjalan dan menyebut keputusan untuk mundur sebagai hak Gibran.

Pernyataan Andreas dan Mardani sama-sama muncul dalam rangkaian polemik ijazah Gibran, tetapi keduanya tidak menyatakan DPR telah mengambil keputusan pemakzulan. Mardani menyampaikan desakannya pada Selasa (10/11/2026), sementara Andreas menyampaikan dorongan mundur pada Senin (9/11/2026).

Untuk saat ini, tuntutan yang disampaikan Mardani kepada DPR tetap satu: menindaklanjuti keputusan MK dan MA melalui proses politik.