Denny Indrayana soal Gibran: Sikap Prabowo Bukan Izin Bertahan

JAKARTA — Denny Indrayana mengingatkan Gibran Rakabuming Raka pada Selasa, 10 November 2026, agar tidak menafsirkan sikap Presiden Prabowo Subianto sebagai izin untuk membatalkan niat mundur dari jabatan wakil presiden.

Pernyataan pakar hukum tata negara itu muncul setelah Gibran menyatakan akan berjuang membuktikan riwayat pendidikannya melalui jalur hukum. Polemik tersebut kini menyentuh dua hal sekaligus: kelanjutan jabatan wakil presiden dan upaya Gibran menjawab persoalan keabsahan pendidikannya.

Denny menilai Prabowo yang mempersilakan Gibran menempuh proses hukum tidak otomatis menolak niat pengunduran diri. Ia mengingatkan agar sikap santun presiden dalam merespons pembicaraan itu tidak dibaca sebagai persetujuan agar Gibran tetap menjabat.

Denny bedakan sikap Prabowo dan niat mundur Gibran

Dalam keterangannya, Denny mengatakan Prabowo dikenal berusaha menjaga kenyamanan orang yang berinteraksi dengannya. Karena itu, menurut Denny, respons presiden yang memberi ruang bagi Gibran untuk menguji persoalan pendidikannya tidak menjawab dengan sendirinya soal niat mundur.

“Jadi jangan sampai ada manipulasi di sini apa yang menjadi sikap sopan santun dari Presiden Prabowo dimaknai sebagai sikap mengizinkan untuk tidak mundur dan menolak mundur,” ujar Denny pada Selasa, 10 November 2026.

Denny juga menanggapi rencana Gibran membawa persoalan itu ke Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN), lembaga yang menangani sengketa tata usaha negara. Ia menegaskan, izin untuk menempuh jalur hukum tidak sama dengan penolakan atas niat pengunduran diri.

“Jadi kalau kemudian Saudara Gibran (mengatakan) ‘Saya ingin ke PTUN’, ya mungkin Pak Prabowo mengatakan silakan, tapi bukan berarti niat pengunduran dirinya ditolak,” kata Denny.

Gibran tetap diminta menempuh jalur hukum

Dalam pernyataan setelah bertemu Prabowo, Gibran menyebut dirinya menerima saran dan masukan dari presiden. Ia menyatakan ingin membuktikan riwayat pendidikannya dan tidak menghendaki dinamika yang berkembang berubah menjadi polemik politik berkepanjangan.

Gibran mengatakan salah satu arahan Prabowo adalah tetap berjuang di PTUN dengan membawa dokumen pendidikan dari sekolah dasar hingga jenjang sarjana. Ia juga menyebut saran untuk berkoordinasi dengan Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah terkait pengajuan peninjauan kembali ke Mahkamah Agung.