Denny Indrayana soal Gibran: Sikap Prabowo Bukan Izin Bertahan

JAKARTA — Denny Indrayana mengingatkan Gibran Rakabuming Raka pada Selasa, 10 November 2026, agar tidak menafsirkan sikap Presiden Prabowo Subianto sebagai izin untuk membatalkan niat mundur dari jabatan wakil presiden.

Pernyataan pakar hukum tata negara itu muncul setelah Gibran menyatakan akan berjuang membuktikan riwayat pendidikannya melalui jalur hukum. Polemik tersebut kini menyentuh dua hal sekaligus: kelanjutan jabatan wakil presiden dan upaya Gibran menjawab persoalan keabsahan pendidikannya.

Denny menilai Prabowo yang mempersilakan Gibran menempuh proses hukum tidak otomatis menolak niat pengunduran diri. Ia mengingatkan agar sikap santun presiden dalam merespons pembicaraan itu tidak dibaca sebagai persetujuan agar Gibran tetap menjabat.

Denny bedakan sikap Prabowo dan niat mundur Gibran

Dalam keterangannya, Denny mengatakan Prabowo dikenal berusaha menjaga kenyamanan orang yang berinteraksi dengannya. Karena itu, menurut Denny, respons presiden yang memberi ruang bagi Gibran untuk menguji persoalan pendidikannya tidak menjawab dengan sendirinya soal niat mundur.

“Jadi jangan sampai ada manipulasi di sini apa yang menjadi sikap sopan santun dari Presiden Prabowo dimaknai sebagai sikap mengizinkan untuk tidak mundur dan menolak mundur,” ujar Denny pada Selasa, 10 November 2026.

Denny juga menanggapi rencana Gibran membawa persoalan itu ke Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN), lembaga yang menangani sengketa tata usaha negara. Ia menegaskan, izin untuk menempuh jalur hukum tidak sama dengan penolakan atas niat pengunduran diri.

“Jadi kalau kemudian Saudara Gibran (mengatakan) ‘Saya ingin ke PTUN’, ya mungkin Pak Prabowo mengatakan silakan, tapi bukan berarti niat pengunduran dirinya ditolak,” kata Denny.

Gibran tetap diminta menempuh jalur hukum

Dalam pernyataan setelah bertemu Prabowo, Gibran menyebut dirinya menerima saran dan masukan dari presiden. Ia menyatakan ingin membuktikan riwayat pendidikannya dan tidak menghendaki dinamika yang berkembang berubah menjadi polemik politik berkepanjangan.

Gibran mengatakan salah satu arahan Prabowo adalah tetap berjuang di PTUN dengan membawa dokumen pendidikan dari sekolah dasar hingga jenjang sarjana. Ia juga menyebut saran untuk berkoordinasi dengan Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah terkait pengajuan peninjauan kembali ke Mahkamah Agung.

Pertemuan Gibran dan Prabowo berlangsung pada Selasa, 10 November 2026. Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi mengatakan Gibran menyampaikan niat mundur dalam pertemuan empat mata itu. Menurut Prasetyo, pembicaraan berlangsung sekitar 2,5 jam dan berkaitan dengan dinamika sejumlah putusan hukum di Mahkamah Konstitusi dan Mahkamah Agung.

Sesudah pertemuan, Gibran masih mendampingi Prabowo dalam acara penganugerahan gelar Pahlawan Nasional di Istana Negara. Kehadiran bersama itu tidak mengubah inti pernyataan yang disampaikan Denny: sikap presiden dalam merespons proses hukum dan niat pengunduran diri merupakan dua hal yang berbeda.

Dampak pada polemik jabatan dan pendidikan

Bagi publik, perbedaan itu penting karena pernyataan tentang proses hukum dapat dengan mudah dianggap sebagai jawaban atas status jabatan Gibran. Padahal, dalam penjelasan Denny, Prabowo mempersilakan upaya di PTUN bukan berarti menyatakan niat mundur diterima ataupun ditolak.

Di saat yang sama, langkah hukum yang disebut Gibran membuat pembuktian dokumen pendidikan menjadi bagian dari polemik yang sedang berjalan. Gibran mengatakan akan membawa dokumen dari jenjang sekolah dasar sampai sarjana, sementara Denny meminta agar proses itu tidak dipakai untuk menyimpulkan bahwa niat pengunduran diri sudah gugur.

Perkembangan berikutnya bergantung pada langkah yang ditempuh Gibran melalui jalur hukum dan penjelasan resmi terkait niat mundurnya. Denny kembali menekankan batas penafsirannya: “tapi bukan berarti niat pengunduran dirinya ditolak,” kata pakar hukum tata negara itu.