JAKARTA — Polemik ijazah Gibran memasuki babak politik setelah Wakil Ketua Umum Partai Golkar Ahmad Doli Kurnia menyebut proses hukumnya telah tuntas, Selasa. Ia menilai putusan Mahkamah Konstitusi (MK) dan Mahkamah Agung (MA) membuat perhatian kini tertuju pada langkah DPR.
Doli menyampaikan sikap itu saat menanggapi rencana Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka membawa persoalan dokumen pendidikannya ke Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN). Pernyataan tersebut disampaikan di kompleks parlemen, Jakarta.
Ijazah Gibran dan langkah politik DPR
Doli mengatakan MK dan MA merupakan dua lembaga peradilan tertinggi yang telah mengeluarkan putusan terkait persoalan tersebut. Karena itu, menurut dia, tahapan hukum yang sudah ditempuh dinilai selesai.
“Kita hanya punya dua institusi peradilan tertinggi, MK dan MA. Dua-duanya sudah mengambil keputusan terkait dengan soal ini. Jadi, menurut saya, proses hukum sudah final,” kata Doli.
Namun, penilaian Doli tidak menghentikan rencana Gibran untuk meminta PTUN memeriksa dokumen pendidikannya. Perbedaan langkah itu membuat perkara ijazah Gibran beririsan dengan perdebatan politik di DPR.
Doli menyebut parlemen perlu menentukan tindak lanjut atas putusan MK dan MA. Ia menilai DPR tidak seharusnya pasif setelah kedua lembaga itu mengambil keputusan.
Menurut Doli, dimulainya masa sidang DPR pada Selasa memberi ruang bagi anggota parlemen untuk memakai hak konstitusional. Salah satu yang ia sebut ialah hak menyatakan pendapat (HMP), mekanisme DPR yang dapat menjadi bagian dari proses pemakzulan.
Komunikasi antarfraksi mengenai HMP, kata Doli, telah berlangsung sejak masa reses. Pembicaraan itu dapat diteruskan melalui mekanisme parlemen setelah masa sidang dimulai.
Putusan pengadilan dan respons Gibran
Putusan MK menyatakan tidak ada bukti meyakinkan bahwa Gibran memiliki ijazah, sertifikat, atau diploma dari pendidikan luar negeri yang bisa menjadi dasar penyetaraan dengan pendidikan SMA atau sederajat.
Sementara itu, MA menyatakan surat keterangan pendidikan SMA Gibran yang dipakai sebagai salah satu dokumen pencalonan pada Pemilihan Presiden 2024 tidak sah. Kedua putusan tersebut menjadi dasar pernyataan Doli bahwa proses hukum telah mencapai tahap final.
Gibran tetap menyatakan ingin menempuh jalur PTUN. Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi sebelumnya mengatakan Gibran menyampaikan niat mengundurkan diri kepada Presiden Prabowo Subianto dalam pertemuan pada Selasa pagi. Dalam kesempatan itu, Gibran juga meminta ruang untuk membuktikan keabsahan dokumennya melalui proses hukum.
Gibran mengatakan Prabowo menyarankan dirinya terus berjuang di pengadilan dengan membawa dokumen pendidikan. “Salah satu saran beliau adalah agar saya tetap fight (berjuang) di PTUN dengan menghadirkan seluruh dokumen-dokumen dari SD sampai dengan S1,” kata Gibran di Istana Wapres, Selasa sore.
Bagi publik, perkembangan ini menentukan apakah polemik dokumen pendidikan Gibran berlanjut melalui pemeriksaan PTUN atau lebih banyak bergerak lewat mekanisme politik DPR. Dua jalur itu berjalan dengan dasar dan proses berbeda, sehingga keputusan parlemen serta langkah pengadilan akan menjadi perhatian berikutnya.
Doli menyebut komunikasi lintas fraksi sudah berjalan, sementara Gibran menyatakan akan membawa dokumen pendidikannya ke PTUN. Kedua langkah itu menjadi perkembangan yang ditunggu setelah masa sidang DPR dimulai.
📝 Tinggalkan Komentar
Komentar sebagai . Ditinjau admin sebelum tampil.
atau dengan No. HP