Demo Yogyakarta Ricuh, Sukamta Desak Polisi Telusuri Pemicu

YOGYAKARTA — Demo Yogyakarta yang berujung bentrokan pada Selasa (10/11) mendorong Wakil Ketua Komisi I DPR RI Sukamta meminta polisi menelusuri siapa yang memicu kekerasan. Ia juga mendesak aparat menangani demonstrasi secara humanis dan profesional.

Penelusuran itu penting karena aksi mahasiswa dan elemen masyarakat sipil semula berlangsung kondusif sebelum berubah ricuh pada malam hingga dini hari. Polisi mengamankan 154 orang dalam rangkaian peristiwa tersebut, menurut Kapolda DIY Irjen Pol Langgeng Purnomo.

Sukamta mempertanyakan apakah massa yang melakukan kekerasan memang berasal dari kelompok yang sejak awal menyampaikan aspirasi. Ia meminta polisi tidak menyamaratakan peserta aksi yang damai dengan pihak yang terlibat dalam kericuhan.

“Di sini perlu ditelusuri apakah massa aksi yang menggunakan kekerasan betul-betul kelompok mahasiswa dan elemen sipil, karena awalnya demonstrasi berjalan dengan kondusif,” kata Sukamta dalam keterangan pada Rabu (11/11).

Demo Yogyakarta dan tuntutan massa

Demonstrasi berlangsung bertepatan dengan peringatan Hari Pahlawan. Mahasiswa dan elemen masyarakat sipil menyampaikan tuntutan terkait penarikan militer, pengusutan kasus penembakan di Aceh dan Papua, penanganan kebakaran hutan dan lahan, serta pencabutan peraturan pembentukan Jaga Warga.

Massa menilai Jaga Warga berpotensi memicu konflik horizontal dan menjadi ajang premanisme. Mereka menyampaikan tuntutan itu langsung di hadapan Gubernur DIY Sri Sultan Hamengku Buwono X.

Namun, suasana berubah pada malam hingga dini hari. Aparat dan sebagian massa terlibat bentrokan; polisi menembakkan gas air mata dan menyemprotkan water cannon, sedangkan sebagian demonstran melempari aparat dengan batu dan kembang api.

Kapolda DIY Langgeng Purnomo menyebut kericuhan bermula dari serangan massa tak dikenal di depan Gedung DPRD DIY. Massa itu, menurut dia, melempar batu dan bom molotov. Polisi kemudian mengerahkan empat Satuan Setingkat Kompi (SSK) Brimob untuk mengurai kerumunan.

Proses hukum dan pendampingan bagi yang ditangkap

Jumlah 154 orang yang diamankan mencakup orang dari berbagai latar belakang, termasuk mahasiswa, pelajar SMP dan SMA, serta anak-anak, kata Langgeng. Keragaman latar belakang itu membuat pemeriksaan dan perlindungan hak setiap orang menjadi perhatian dalam penanganan perkara.

Sukamta meminta polisi memakai pendekatan persuasif saat menangani massa. Ia juga menekankan proses hukum harus profesional dan orang yang ditangkap perlu mendapat akses pendampingan hukum.

“Penegakan hukum harus berjalan secara profesional, termasuk membuka akses pendampingan hukum bagi mereka yang ditangkap,” tegas Wakil Ketua Komisi I DPR RI itu.

Sukamta menegaskan demonstrasi merupakan bagian dari demokrasi yang dilindungi, tetapi ia menyayangkan kekerasan dan tindakan anarkistis. Menurutnya, penyampaian aspirasi semestinya berjalan damai dan bermartabat.

Kapolda DIY juga membantah adanya pengerahan kendaraan taktis ke dalam kawasan kampus Universitas Gadjah Mada. Langgeng mengatakan aparat menahan diri di perbatasan kampus setelah massa yang dikejar masuk ke area tersebut.

Di tengah tuntutan agar pelaku kekerasan diusut, hak orang-orang yang diamankan ikut menjadi perhatian. Pemeriksaan terhadap mereka dan penelusuran pihak yang membawa benda berbahaya akan menentukan langkah penegakan hukum berikutnya.