JAKARTA — Nasib Gibran sebagai Wapres menjadi sorotan setelah pimpinan DPR dan MPR menyatakan belum mengetahui adanya pengunduran diri resmi pada Rabu (11/11/2026). Wakil Ketua DPR Sufmi Dasco Ahmad mengaku baru membaca kabar itu dari pernyataan Ketua Umum Projo Budi Arie Setiadi.
Bagi masyarakat, pernyataan tersebut berarti belum ada kepastian bahwa Gibran Rakabuming Raka melepas jabatan Wakil Presiden. Ketua MPR Ahmad Muzani juga menyebut belum menerima informasi resmi ataupun surat pengunduran diri, sehingga lembaganya belum mengambil langkah.
Dasco menyampaikan respons itu di NasDem Tower, Jakarta, setelah menghadiri acara HUT ke-15 Partai NasDem. Ia mengatakan belum mengetahui informasi lain selain kabar yang dibacanya di media.
“Mungkin seperti teman-teman juga, saya juga baru tadi di sini membaca media, itu ada berita dari Pak Budi Arie ya. Nah, kalau yang lain-lainnya saya belum tahu,” kata Dasco kepada wartawan.
Nasib Gibran sebagai Wapres belum dibahas
Dasco juga mengatakan tidak ada pembicaraan mengenai pengunduran diri Gibran saat ia bertemu Presiden Prabowo Subianto dalam acara tersebut. Pertemuan itu, menurut Dasco, tidak membahas kabar yang dikaitkan dengan pernyataan Budi Arie.
“Kami tadi ketemu Pak Prabowo di sini, nggak ada pembicaraan-pembicaraan seperti yang disampaikan,” ujar Dasco.
Ketika ditanya tentang sikap Partai Gerindra, Dasco menyebut perkembangan itu sebagai bagian dari dinamika politik. Ia mengatakan proses awal sedang berjalan di DPR dan partai-partai di parlemen masih mengikuti perkembangan.
Pernyataan itu tidak sama dengan keputusan kelembagaan. Dasco tidak menyebut adanya keputusan DPR yang menetapkan Gibran mundur ataupun langkah akhir terkait jabatan Wakil Presiden.
MPR belum menerima surat pengunduran diri
Ketua MPR Ahmad Muzani menyampaikan hal serupa seusai menghadiri acara NasDem di Jakarta Pusat pada Rabu malam. Ia mengatakan belum melihat surat dan belum mendengar informasi resmi tentang pengunduran diri Gibran.
“Saya belum dengar, saya belum lihat,” ucap Muzani.
Muzani menjelaskan MPR belum dapat menentukan sikap atau menjalankan mekanisme konstitusional terkait kabar tersebut. Keterangan itu menegaskan belum ada dokumen yang diterima MPR untuk menjadi dasar tindakan lembaga.
Perbedaan antara pernyataan politik dan proses resmi menjadi penting bagi pembaca. Kabar yang beredar dapat memunculkan pertanyaan tentang kelanjutan jabatan Wakil Presiden, tetapi pimpinan DPR dan MPR yang memberi tanggapan belum mengonfirmasi adanya pengunduran diri formal.
Konteks politik di DPR juga muncul dalam pernyataan sejumlah pihak. Ketua DPP PKS Mardani Ali Sera menyebut DPR perlu menindaklanjuti proses politik terkait putusan MK dan MA mengenai polemik ijazah Gibran.
Sementara itu, Sekretaris Jenderal Partai Demokrat Herman Khaeron menilai putusan kedua lembaga tersebut telah berkekuatan hukum tetap, tetapi juga menekankan perlunya penyelesaian secara konstitusional.
Perkembangan itu menunjukkan pembahasan politik dan kepastian administratif berjalan pada ranah berbeda. Dasco menyebut proses awal di DPR masih berlangsung, sedangkan Muzani menyatakan MPR belum menerima surat yang dapat menjadi dasar mekanisme kelembagaan.
Untuk saat ini, posisi yang disampaikan kedua pimpinan lembaga sama: mereka belum mengetahui adanya pengunduran diri resmi Gibran. Dasco mengatakan partai-partai di DPR masih mengikuti dinamika yang berkembang.
“Ya kan ini dinamika-dinamika yang berkembang, dan sekarang sedang ada proses-proses awal di DPR. Ya kita semua di DPR, partai-partai, ya mengikuti dinamika yang ada,” ujar Dasco.
📝 Tinggalkan Komentar
Komentar sebagai . Ditinjau admin sebelum tampil.
atau dengan No. HP