Gibran Mundur dari Kursi Wapres? Ini Mekanisme Penggantinya

JAKARTA — Gibran Rakabuming Raka masih menjalankan tugas sebagai wakil presiden pada 10 November 2026, meski kabar niatnya mundur telah sampai kepada Presiden Prabowo Subianto. Pemerintah belum menyatakan jabatan itu kosong, sementara polemik dokumen pendidikan Gibran masih menjadi perhatian.

Jika pengunduran diri benar-benar diajukan, prosesnya tidak otomatis mengosongkan kursi wakil presiden. Menteri Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan Yusril Ihza Mahendra menjelaskan bahwa konstitusi mengatur tahapan pengisian jabatan tersebut.

Gibran mundur dan tahapan penggantinya

Gibran mengatakan Prabowo memberinya sejumlah masukan untuk menghadapi persoalan dokumen pendidikan. Ia juga menyebut Presiden seperti ayahnya sendiri karena memberikan banyak saran.

“Pak Presiden ini sudah seperti ayah saya sendiri. Beliau memberikan banyak saran dan masukan terkait dinamika yang terjadi saat ini,” kata Gibran di Istana Wakil Presiden, Jakarta, Selasa (10/11/2026).

Salah satu saran Prabowo, menurut Gibran, adalah melanjutkan perjuangan melalui Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN), yaitu pengadilan yang menangani sengketa tata usaha negara. Gibran diminta membawa dokumen pendidikan sejak sekolah dasar hingga strata satu.

“Salah satu saran beliau adalah agar saya tetap fight di PTUN (Pengadilan Tata Usaha Negara) dengan menghadirkan seluruh dokumen-dokumen dari SD sampai dengan S1,” ujar Gibran.

Gibran juga menyebut rencana berkoordinasi dengan Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah untuk mengajukan peninjauan kembali (PK), yakni upaya hukum untuk meminta Mahkamah Agung memeriksa kembali perkara. Langkah yang ia sampaikan itu berkaitan dengan polemik dokumen pendidikan, bukan pengumuman bahwa dirinya telah mundur.

MPR menerima surat pengunduran diri

Yusril menjelaskan, mekanisme penggantian baru berjalan apabila wakil presiden benar-benar mengundurkan diri. Tahap awalnya adalah surat pengunduran diri tertulis yang ditujukan kepada Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR).

Setelah menerima pemberitahuan, MPR akan menyampaikan informasi kepada Presiden Prabowo. MPR juga akan meminta Presiden mengajukan dua nama calon wakil presiden pengganti.

Penjelasan itu menunjukkan bahwa kabar niat mundur belum sama dengan perubahan status jabatan. Gibran masih bertugas, dan bahan berita menyebut pemerintah belum mengumumkan kekosongan kursi wakil presiden. Karena itu, mekanisme pengganti yang dijelaskan Yusril merupakan tahapan konstitusional jika pengunduran diri benar-benar terjadi.

Bagi masyarakat, perbedaan antara kabar niat mundur dan pengunduran diri resmi penting karena menentukan apakah proses pencalonan pengganti dimulai. Untuk saat ini, perkembangan yang disampaikan pejabat berpusat pada dua hal: Gibran tetap menjalankan tugas dan polemik dokumen pendidikannya berlanjut melalui jalur hukum.

Gibran mengatakan akan berkoordinasi dengan kementerian terkait mengenai pengajuan PK ke Mahkamah Agung, sementara penjelasan Yusril merinci langkah yang harus ditempuh jika surat pengunduran diri disampaikan kepada MPR.