Gibran Polemik Ijazah: DPR Dorong Hak Menyatakan Pendapat

JAKARTA — Gibran Rakabuming Raka menyampaikan niat untuk mundur sebagai wakil presiden kepada Presiden Prabowo Subianto dalam pertemuan di Istana Kepresidenan pada Selasa (10/11), saat polemik ijazah SMA-nya berlanjut. Pada hari yang sama, delapan fraksi di DPR disebut sepakat menggunakan hak menyatakan pendapat untuk menindaklanjuti perkara itu.

Dampaknya, jalur politik di DPR dan langkah hukum yang dipertimbangkan Gibran dapat berjalan bersamaan. Namun, Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi mengatakan Prabowo tidak menolak niat pengunduran diri tersebut dan memberikan sejumlah saran kepada wakil presiden.

Gibran polemik ijazah masuk jalur politik DPR

Pertemuan Prabowo dan Gibran berlangsung selama 2.5 jam. Prasetyo menyebut isu putusan Mahkamah Konstitusi (MK) dan Mahkamah Agung (MA) terkait ijazah serta surat penyetaraan pendidikan SMA menjadi bagian dari pembicaraan.

“Dalam pembicaraan itu memang pak Wapres, bersama tentunya pak Presiden, beliau menyatakan niatan untuk mengundurkan diri menghadapi dinamika yang berkembang terkait putusan di MK dan MA,” ujar Prasetyo kepada wartawan.

Prasetyo kemudian meluruskan kabar bahwa Prabowo menolak keinginan Gibran. Menurut dia, Presiden memberikan saran dalam diskusi tersebut, bukan menyatakan penolakan.

Gibran dikabarkan meminta kesempatan untuk membuktikan keabsahan dokumen yang dimilikinya melalui proses di Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN). Ia tidak secara tegas menyatakan akan mundur saat menanggapi isu tersebut.

“Saya menghormati seluruh apresiasi kritik dan saran dari masyarakat terkait dinamika saat ini, saya tidak ingin dinamika menjadi polemik politik berkepanjangan,” kata Gibran di Kantor Wakil Presiden, Jakarta, Selasa (10/11).

Gibran tetap menjalankan tugasnya pada hari itu. Ia mendampingi Prabowo dalam acara penganugerahan gelar Pahlawan Nasional 2026 di Istana Negara, Jakarta.

Yusril menilai putusan MK dan MA final

Menteri Koordinator Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan Yusril Ihza Mahendra menilai pembuktian melalui PTUN tidak akan mengubah putusan MK dan MA. Ia mengatakan kedua putusan itu sudah bersifat final dan mengikat.

“Sudah tidak bisa diapa-apakan lagi karena putusan dari Mahkamah Konstitusi itu bersifat final and binding, tidak ada upaya hukum lagi dan putusan Mahkamah Agung itu juga sudah final. Oleh karena tidak ada pihak yang bisa mengajukan PK atas putusan itu,” ujar Yusril di Istana Kepresidenan, Jakarta, Selasa (10/11).