Gibran Polemik Ijazah: DPR Dorong Hak Menyatakan Pendapat

JAKARTA — Gibran Rakabuming Raka menyampaikan niat untuk mundur sebagai wakil presiden kepada Presiden Prabowo Subianto dalam pertemuan di Istana Kepresidenan pada Selasa (10/11), saat polemik ijazah SMA-nya berlanjut. Pada hari yang sama, delapan fraksi di DPR disebut sepakat menggunakan hak menyatakan pendapat untuk menindaklanjuti perkara itu.

Dampaknya, jalur politik di DPR dan langkah hukum yang dipertimbangkan Gibran dapat berjalan bersamaan. Namun, Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi mengatakan Prabowo tidak menolak niat pengunduran diri tersebut dan memberikan sejumlah saran kepada wakil presiden.

Gibran polemik ijazah masuk jalur politik DPR

Pertemuan Prabowo dan Gibran berlangsung selama 2.5 jam. Prasetyo menyebut isu putusan Mahkamah Konstitusi (MK) dan Mahkamah Agung (MA) terkait ijazah serta surat penyetaraan pendidikan SMA menjadi bagian dari pembicaraan.

“Dalam pembicaraan itu memang pak Wapres, bersama tentunya pak Presiden, beliau menyatakan niatan untuk mengundurkan diri menghadapi dinamika yang berkembang terkait putusan di MK dan MA,” ujar Prasetyo kepada wartawan.

Prasetyo kemudian meluruskan kabar bahwa Prabowo menolak keinginan Gibran. Menurut dia, Presiden memberikan saran dalam diskusi tersebut, bukan menyatakan penolakan.

Gibran dikabarkan meminta kesempatan untuk membuktikan keabsahan dokumen yang dimilikinya melalui proses di Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN). Ia tidak secara tegas menyatakan akan mundur saat menanggapi isu tersebut.

“Saya menghormati seluruh apresiasi kritik dan saran dari masyarakat terkait dinamika saat ini, saya tidak ingin dinamika menjadi polemik politik berkepanjangan,” kata Gibran di Kantor Wakil Presiden, Jakarta, Selasa (10/11).

Gibran tetap menjalankan tugasnya pada hari itu. Ia mendampingi Prabowo dalam acara penganugerahan gelar Pahlawan Nasional 2026 di Istana Negara, Jakarta.

Yusril menilai putusan MK dan MA final

Menteri Koordinator Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan Yusril Ihza Mahendra menilai pembuktian melalui PTUN tidak akan mengubah putusan MK dan MA. Ia mengatakan kedua putusan itu sudah bersifat final dan mengikat.

“Sudah tidak bisa diapa-apakan lagi karena putusan dari Mahkamah Konstitusi itu bersifat final and binding, tidak ada upaya hukum lagi dan putusan Mahkamah Agung itu juga sudah final. Oleh karena tidak ada pihak yang bisa mengajukan PK atas putusan itu,” ujar Yusril di Istana Kepresidenan, Jakarta, Selasa (10/11).

Yusril menjelaskan, pihak yang menjadi tergugat dalam putusan MA adalah Direktur Jenderal di lingkungan Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah. Menurut dia, Gibran tidak dapat mengajukan banding karena tidak menjadi pihak tergugat intervensi.

Ia juga menyebut perkara di PTUN berpotensi dihentikan apabila objek sengketa, yakni surat keterangan penyetaraan milik Gibran, sudah tidak ada. Yusril mengaitkan kemungkinan itu dengan putusan MA yang telah dilaksanakan oleh Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah.

Anggota DPR dari Fraksi PDIP Deddy Yevry Sitorus mempertanyakan rencana membawa pembuktian dokumen ke PTUN. Ia menilai PTUN tidak dapat menganulir putusan MA karena keduanya menangani perkara yang berbeda.

“Aneh, apa urusannya sama PTUN? PTUN tidak bisa menganulir putusan MA karena beda kamar, PTUN itu untuk mempersoalkan keputusan yang dibuat oleh pejabat negara/ birokrasi,” kata Deddy dalam keterangannya, Selasa (10/11).

Deddy juga menilai kesempatan membuktikan surat penyetaraan sebelumnya sudah tersedia, tetapi tidak dimanfaatkan oleh pihak Gibran maupun kementerian terkait. Ia menyebut langkah yang kini direncanakan sebagai upaya mengulur waktu.

DPR dan proses pengunduran diri

Wakil Ketua DPR Saan Mustopa menyatakan DPR menghormati hak Gibran untuk menempuh langkah hukum. Ia mengatakan proses di PTUN dapat berlangsung paralel dengan usulan penggunaan hak menyatakan pendapat di DPR.

“Itu kan kita hormati saja. Jadi apa pada prinsipnya kita harus menghormati apa hak dari Mas Gibran untuk melakukannya,” ujar Saan.

Wakil Ketua Umum Partai Golkar sekaligus anggota Komisi II DPR Ahmad Doli Kurnia menyatakan konstitusi tidak mengatur pengunduran diri wakil presiden harus mendapat persetujuan presiden. Jika Gibran mengajukan pengunduran diri, menurut Doli, prosesnya berada di DPR/MPR.

Doli juga menyebut DPR/MPR tidak berwenang menolak pengunduran diri wakil presiden. Sementara itu, delapan fraksi disebut telah sepakat mendorong penggunaan hak menyatakan pendapat, sehingga perkembangan perkara kini mencakup jalur hukum dan proses politik di parlemen.