Gibran dan PTUN: Kabakom Tegaskan Prabowo Tak Sarankan Gugat

JAKARTA — Gibran PTUN menjadi pokok bantahan Kepala Badan Komunikasi Pemerintah RI Syahganda Nainggolan atas kabar Presiden Prabowo Subianto menyarankan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka melanjutkan perjuangan hukum soal ijazahnya. Syahganda menyatakan pandangan Presiden sejalan dengan penjelasan Menteri Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan Yusril Ihza Mahendra.

Polemik muncul setelah Gibran mengatakan Prabowo menyarankannya tetap berjuang di Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN), dengan membawa dokumen pendidikan dari sekolah dasar hingga sarjana. Syahganda membantah bahwa Presiden meminta Gibran mengajukan langkah hukum lanjutan.

Bantahan Syahganda soal Gibran PTUN

Dalam keterangannya di Jakarta, Rabu, Syahganda merujuk pada pernyataan Yusril mengenai putusan Mahkamah Agung (MA) dan Mahkamah Konstitusi (MK) terkait surat keterangan ijazah Gibran. Menurut Yusril, putusan tersebut telah final dan mengikat.

“Bahwa Yusril itu mengatakan bahwa tidak ada kesempatan untuk PTUN artinya itu yang dia diskusikan dengan Presiden dong. Itulah concern Presiden dong,” kata Syahganda.

Ia menilai penjelasan Yusril mencerminkan pandangan hukum Presiden. Syahganda juga beralasan Yusril merupakan menteri yang menangani bidang hukum di pemerintahan Prabowo, sehingga Presiden tidak mungkin mendorong Gibran melakukan perlawanan hukum lagi.

“Sehingga tidak mungkin Presiden menganjurkan Gibran untuk lagi melakukan perlawanan hukum. Karena Yusril kan Menko Hukumnya Presiden, artinya pandangan hukum Bapak Presiden, menurut saya, diwakili oleh Profesor Yusril,” tuturnya.

Pernyataan Gibran memicu polemik

Sebelumnya, Gibran menyampaikan bahwa Prabowo memberinya sejumlah saran dan masukan dalam pertemuan di Istana Wakil Presiden, Jakarta, Selasa (10/11). Salah satu saran yang ia sebut adalah melanjutkan perjuangan di PTUN dengan membawa dokumen pendidikan.

“Salah satu saran beliau adalah agar saya tetap fight di PTUN (Pengadilan Tata Usaha Negara) dengan menghadirkan seluruh dokumen-dokumen dari SD sampai dengan S1,” kata Gibran.

Gibran juga menyatakan akan berkoordinasi dengan Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah untuk mengajukan peninjauan kembali (PK) di MA. PK adalah permohonan untuk meninjau kembali putusan pengadilan, tetapi Yusril menyebut putusan MA dalam perkara surat penyetaraan pendidikan Gibran sudah final.

Yusril menjelaskan tidak ada pihak yang dapat mengajukan PK atas putusan MA tersebut. Ia juga menyatakan putusan MK bersifat final dan tidak menyediakan upaya hukum lanjutan.

“Memang ini sudah tidak bisa diapa-apakan lagi karena putusan dari Mahkamah Konstitusi itu bersifat final and binding, tidak ada upaya hukum lagi Dan putusan Mahkamah Agung itu juga sudah final oleh karena tidak ada pihak yang bisa mengajukan PK atas putusan itu,” kata Yusril saat menjawab pertanyaan wartawan di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Selasa.

Perbedaan penjelasan itu membuat fokus persoalan bergeser pada maksud saran yang disampaikan Gibran dan status proses hukum setelah putusan MA serta MK. Bagi publik, keterangan para pejabat tersebut menjadi dasar untuk memahami apakah jalur PTUN atau PK masih dapat ditempuh.

Syahganda menempatkan pernyataan Yusril sebagai gambaran sikap hukum Presiden, sedangkan Gibran menyampaikan bahwa dirinya menerima saran untuk tetap berjuang di PTUN. Perkembangan berikutnya bergantung pada koordinasi yang disebut Gibran akan dilakukan dengan Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah.