Gibran Polemik Ijazah: DPR Dorong Hak Menyatakan Pendapat

Yusril menjelaskan, pihak yang menjadi tergugat dalam putusan MA adalah Direktur Jenderal di lingkungan Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah. Menurut dia, Gibran tidak dapat mengajukan banding karena tidak menjadi pihak tergugat intervensi.

Ia juga menyebut perkara di PTUN berpotensi dihentikan apabila objek sengketa, yakni surat keterangan penyetaraan milik Gibran, sudah tidak ada. Yusril mengaitkan kemungkinan itu dengan putusan MA yang telah dilaksanakan oleh Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah.

Anggota DPR dari Fraksi PDIP Deddy Yevry Sitorus mempertanyakan rencana membawa pembuktian dokumen ke PTUN. Ia menilai PTUN tidak dapat menganulir putusan MA karena keduanya menangani perkara yang berbeda.

“Aneh, apa urusannya sama PTUN? PTUN tidak bisa menganulir putusan MA karena beda kamar, PTUN itu untuk mempersoalkan keputusan yang dibuat oleh pejabat negara/ birokrasi,” kata Deddy dalam keterangannya, Selasa (10/11).

Deddy juga menilai kesempatan membuktikan surat penyetaraan sebelumnya sudah tersedia, tetapi tidak dimanfaatkan oleh pihak Gibran maupun kementerian terkait. Ia menyebut langkah yang kini direncanakan sebagai upaya mengulur waktu.

DPR dan proses pengunduran diri

Wakil Ketua DPR Saan Mustopa menyatakan DPR menghormati hak Gibran untuk menempuh langkah hukum. Ia mengatakan proses di PTUN dapat berlangsung paralel dengan usulan penggunaan hak menyatakan pendapat di DPR.

“Itu kan kita hormati saja. Jadi apa pada prinsipnya kita harus menghormati apa hak dari Mas Gibran untuk melakukannya,” ujar Saan.

Wakil Ketua Umum Partai Golkar sekaligus anggota Komisi II DPR Ahmad Doli Kurnia menyatakan konstitusi tidak mengatur pengunduran diri wakil presiden harus mendapat persetujuan presiden. Jika Gibran mengajukan pengunduran diri, menurut Doli, prosesnya berada di DPR/MPR.

Doli juga menyebut DPR/MPR tidak berwenang menolak pengunduran diri wakil presiden. Sementara itu, delapan fraksi disebut telah sepakat mendorong penggunaan hak menyatakan pendapat, sehingga perkembangan perkara kini mencakup jalur hukum dan proses politik di parlemen.