Gibran Mundur dari Wapres, Usulan Pemakzulan Dibawa ke Paripurna

JAKARTA — Gibran Rakabuming Raka mengajukan niat mundur dari jabatan Wakil Presiden RI, yang dibenarkan Ketua Umum Projo Budi Arie Setiadi di Jakarta, Rabu. Kabar itu muncul saat usulan hak menyatakan pendapat terhadap Gibran dijadwalkan dibawa ke rapat paripurna DPR.

Dampaknya, langkah politik terkait posisi Gibran memasuki tahap penting di parlemen. Sebanyak 120 anggota DPR mengusulkan hak menyatakan pendapat sebagai bagian dari proses pemakzulan yang didasarkan pada penilaian bahwa Gibran tidak lagi memenuhi syarat sebagai wakil presiden.

Ketika dikonfirmasi mengenai pengunduran diri Gibran, Budi Arie menjawab singkat. “Betul,” kata Ketua Umum Projo.

Usulan Gibran mundur dibawa ke paripurna

Wakil Ketua DPR RI Saan Mustopa mengatakan usulan hak menyatakan pendapat akan diteruskan dalam rapat paripurna yang dijadwalkan Kamis (12/11). Ia menyampaikan hal itu kepada wartawan di kompleks parlemen, Jakarta, Rabu.

“Di rapat paripurna ini akan kami teruskan dan berdasarkan jadwal, rapat paripurna itu kita besok akan lakukan,” kata Saan.

Hak menyatakan pendapat merupakan mekanisme yang diusulkan anggota DPR dalam proses politik terhadap wakil presiden. Usulan itu belum sama dengan keputusan akhir mengenai pemakzulan. Pembahasannya akan diteruskan melalui agenda paripurna sebagaimana disampaikan Saan.

Jumlah pengusul mencapai 120 anggota dari berbagai fraksi. Rinciannya, 14 orang dari Fraksi PDIP, 11 orang dari Fraksi Partai Golkar, 11 orang dari Fraksi Partai Gerindra, 19 orang dari Fraksi Partai NasDem, dan 18 orang dari Fraksi PKB.

Fraksi PKS menyumbang 28 pengusul, Fraksi PAN satu orang, sedangkan Fraksi Partai Demokrat 18 orang. Angka-angka itu menunjukkan dukungan usulan tersebar di sejumlah fraksi, dengan jumlah terbesar berasal dari PKS.

Dinamika hukum terkait dokumen pendidikan

Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi sebelumnya menyatakan Gibran menyampaikan niat untuk mengundurkan diri kepada Presiden Prabowo. Pembicaraan keduanya berlangsung selama 2,5 jam pada Selasa (10/11) pagi.

Prasetyo mengatakan niat itu disampaikan saat dinamika hukum mengenai dokumen pendidikan Gibran berkembang di Mahkamah Konstitusi dan Mahkamah Agung. Ia menjelaskan pertemuan tersebut melibatkan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran.

“Dalam pembicaraan itu memang Bapak Wakil Presiden bersama tentunya dengan Bapak Presiden, Bapak Prabowo Subianto, beliau menyatakan niatan untuk mengundurkan diri menghadapi dinamika yang berkembang,” kata Prasetyo Hadi.

Perkembangan ini membuat dua jalur berjalan beriringan: niat pengunduran diri yang disampaikan kepada presiden dan usulan hak menyatakan pendapat yang akan diteruskan DPR. Bagi publik, rapat paripurna menjadi tahapan berikut yang akan memperlihatkan bagaimana parlemen memproses usulan tersebut.

Untuk saat ini, keterangan Budi Arie mengonfirmasi adanya pengunduran diri, sementara jadwal yang disampaikan Saan menempatkan pembahasan usulan di rapat paripurna Kamis (12/11). Usulan itu ditandatangani atau diajukan oleh 120 anggota DPR.