Ijazah Gibran: PDIP Dorong Hak Menyatakan Pendapat di DPR

JAKARTA — Polemik ijazah Gibran Rakabuming Raka mendorong Fraksi PDIP memakai hak menyatakan pendapat di DPR pada Rabu (11/11/2026), sebuah langkah yang membuka proses politik formal terkait Wakil Presiden itu. Fraksi menyatakan seluruh 110 anggotanya siap mendukung usulan tersebut jika tanda tangan mereka diperlukan.

Usulan itu bergerak di DPR bersama anggota dari fraksi lain. Delapan fraksi menyerahkan usul hak menyatakan pendapat yang ditandatangani 120 anggota, menurut keterangan pimpinan DPR dalam rapat penerimaan usulan.

PDIP siapkan dukungan 110 anggota

Ketua Fraksi PDIP di DPR, Utut Adianto, menyampaikan keputusan fraksi setelah rapat pleno di kompleks parlemen, Senayan, Jakarta. Rapat berlangsung pada Rabu dan dihadiri 102 dari 110 legislator. Delapan anggota lainnya absen karena sakit.

Utut menyebut fraksi memilih jalur konstitusional. “Fraksi PDIP menyatakan akan mengambil jalan konstitusi dengan hak menyatakan pendapat,” ujar Utut, Rabu.

Ia mengatakan seluruh anggota fraksi siap membubuhkan tanda tangan apabila dibutuhkan untuk mengajukan hak tersebut. Utut belum memaparkan alasan hukum yang mendasari keputusan PDIP dan menyerahkan penjelasan lebih lanjut kepada anggota fraksi di Komisi III.

Di rapat pimpinan DPR, usulan yang dibawa delapan fraksi tercatat memperoleh tanda tangan 120 anggota. Jumlah itu berasal dari PDIP, Golkar, Gerindra, PKB, NasDem, PKS, PAN, dan Demokrat. Wakil Ketua DPR Saan Mustopa menyatakan usul tersebut akan dibawa ke Badan Musyawarah sebelum dijadwalkan untuk dibacakan dalam rapat paripurna.

Usul masuk tahap pembahasan DPR

Hak menyatakan pendapat adalah hak konstitusional DPR untuk menyampaikan pendapat terhadap kebijakan pemerintah atau kejadian luar biasa, sesuai aturan yang disebut para pengusul. Dalam persoalan ini, sejumlah anggota mengaitkannya dengan dugaan perbuatan tercela atau persoalan pemenuhan syarat sebagai Wakil Presiden. Usulan belum sama dengan keputusan akhir DPR mengenai Gibran.

Bagi publik, langkah ini berarti polemik ijazah Gibran berpotensi dibahas melalui mekanisme resmi parlemen, bukan hanya menjadi perdebatan politik. Namun, prosesnya masih harus melewati pembahasan di DPR. Tahapan itu akan menentukan apakah usulan berlanjut ke paripurna dan bagaimana fraksi-fraksi menyampaikan sikap.

Isu tersebut mencuat setelah putusan Mahkamah Agung dan pertimbangan Mahkamah Konstitusi terkait perkara yang menyangkut ijazah Gibran. Sementara itu, Gibran menyatakan ingin menempuh jalur Pengadilan Tata Usaha Negara. Rencana gugatan itu berjalan sebagai jalur hukum tersendiri, sedangkan pengusul HMP melanjutkan langkah di parlemen.

Utut belum merinci argumentasi hukum PDIP. Ia menyatakan anggota Komisi III dari fraksinya yang akan menjelaskan dasar keputusan tersebut. Pimpinan DPR selanjutnya akan membawa usulan ke Badan Musyawarah untuk menentukan pembahasan dan agenda paripurna.