Gibran Diusulkan Dimakzulkan, 120 Anggota DPR Ajukan HMP

JAKARTA — Hak Menyatakan Pendapat (HMP) untuk memproses pemakzulan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka diusulkan 120 anggota DPR dari delapan fraksi pada Rabu (11/11/2026). Pimpinan DPR menerima perwakilan pengusul di ruang rapat Komisi VIII, Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta Pusat.

Usulan itu akan diproses melalui mekanisme yang berlaku, tetapi belum menjadi keputusan pemakzulan. Wakil Ketua DPR Saan Mustopa menyatakan tindak lanjutnya akan mengikuti peraturan perundang-undangan.

Perwakilan lintas fraksi menyampaikan dukungan mereka dalam pertemuan yang dipimpin Saan, politikus Fraksi Partai NasDem. Wakil Ketua DPR Cucun Ahmad Syamsurijal dari Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa turut hadir.

Usulan pemakzulan Gibran didukung delapan fraksi

Saan mengatakan jumlah 120 anggota dihitung dari nama-nama yang menandatangani usulan. Angka itu mencakup para pengusul dari delapan fraksi DPR.

“Berdasarkan penyampaikan dari perwakilan masing-masing pengusul, total yang mengusulkan untuk HMP ini berdasarkan yang ditandatangani adalah 120 orang.dari delapan fraksi yang ada,” kata Saan.

Rincian yang disampaikan perwakilan fraksi mencatat 14 anggota dari Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan dan 13 dari Fraksi Partai Golongan Karya. Fraksi Partai NasDem menyumbang 69 pengusul, sementara Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa mencatat 18 anggota.

Fraksi Partai Keadilan Sejahtera mengusulkan 28 anggota. Fraksi Partai Amanat Nasional mencatat 1 anggota, Fraksi Partai Demokrat 18 anggota, dan Fraksi Partai Gerakan Indonesia Raya 11 anggota.

Jumlah dalam rincian setiap fraksi itu tidak seluruhnya sama dengan total yang disebut Saan. Namun, ia menegaskan angka resmi pengusul yang didasarkan pada tanda tangan adalah 120 orang.

Dampaknya, usulan ini membawa proses politik ke tahap tindak lanjut di DPR, tetapi belum mengubah posisi Gibran sebagai wakil presiden. Publik perlu membedakan pengajuan HMP dari keputusan akhir: pertemuan tersebut mencatat usulan dan belum menghasilkan keputusan pemakzulan.

Dasar hukum dan proses berikutnya

Saan menjelaskan DPR memiliki hak angket, hak interpelasi, dan HMP berdasarkan Pasal 20A Ayat 2 UUD 1945. Ketentuan lebih lanjut mengenai HMP diatur dalam Pasal 79 Ayat 4 Undang-Undang MD3.

Menurut Saan, salah satu dasar penggunaan HMP ialah dugaan bahwa presiden atau wakil presiden melakukan pelanggaran hukum atau tidak lagi memenuhi syarat untuk menjabat. HMP juga dapat digunakan dalam kondisi lain yang diatur undang-undang, termasuk menanggapi kebijakan pemerintah atau kejadian luar biasa.

Undang-Undang MD3 turut mengatur HMP sebagai tindak lanjut hak interpelasi atau hak angket apabila DPR telah menggunakan hak tersebut. Untuk dugaan terhadap presiden atau wakil presiden, ketentuannya mencakup pengkhianatan terhadap negara, korupsi, penyuapan, tindak pidana berat lainnya, perbuatan tercela, atau tidak lagi memenuhi persyaratan jabatan.

Aturan itu menjelaskan ruang penggunaan hak DPR, bukan menyatakan bahwa dugaan terhadap Gibran telah terbukti. Usulan yang disampaikan anggota DPR masih harus ditangani melalui prosedur yang berlaku.

“Terhadap usulan ini akan ditindaklanjuti sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan mekanisme yang berlaku,” ungkap Saan. Tahap berikutnya adalah tindak lanjut usulan di DPR berdasarkan mekanisme tersebut.