DPR Tetapkan Agung Widyantoro sebagai Ketua Komisi X

Kursi pimpinan Komisi X DPR RI resmi berganti nahkoda. Agung Widyantoro, politisi kawakan dari Fraksi Partai Golkar, kini memegang kendali atas komisi yang membidangi sektor pendidikan, kebudayaan, hingga pariwisata tersebut.

Keputusan ini diketok palu langsung oleh Wakil Ketua DPR, Cucun Ahmad Syamsurijal, dalam rapat yang berlangsung di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (19/8). Pergantian mendadak ini memang sudah dinanti, menyusul adanya surat resmi dari Fraksi Partai Golkar terkait perombakan pimpinan alat kelengkapan dewan.

Di ruang rapat, Cucun membacakan perubahan posisi tersebut secara lugas. Dr. Ir. Hetifah Sjaifudian, M.P.P. yang sebelumnya menempati kursi ketua, kini resmi digantikan oleh Dr. H. Agung Widyantoro, S.H., M.Si.

Peralihan tongkat estafet ini dilakukan di depan para anggota komisi yang hadir, menandai dimulainya babak baru dalam pengawasan sektor strategis yang bersentuhan langsung dengan denyut nadi sumber daya manusia di tanah air.

Komposisi Baru, Fokus Tetap Tajam

Komisi X memegang peran vital. Bidang yang mereka tangani bukan main-main: mulai dari pendidikan, pemuda, olahraga, hingga komunikasi dan budaya. Setiap kebijakan yang lahir dari meja diskusi di komisi ini berpotensi mengubah kualitas hidup masyarakat luas. Tantangan di depan mata tentu tidak ringan, mulai dari disparitas kualitas pendidikan hingga geliat industri pariwisata pascapandemi.

Usai melantik Agung, Cucun merinci susunan lengkap pimpinan Komisi X yang baru. Nama-nama lama maupun wajah baru berbagi peran di posisi wakil ketua. My Esti Wijayati dari Fraksi PDIP menempati posisi Wakil Ketua pertama.

Menyusul di belakangnya adalah Himmatul Aliyah dari Fraksi Gerindra sebagai Wakil Ketua kedua. Kursi Wakil Ketua ketiga diisi oleh Lalu Hadrian Irfani dari Fraksi PKB, sementara Kurniasih Mufidayati dari Fraksi PKS melengkapi struktur sebagai Wakil Ketua keempat.

Konfigurasi ini menunjukkan distribusi kekuatan antar-fraksi besar di Senayan. Dengan komposisi tersebut, mekanisme pengambilan keputusan diharapkan tetap mencerminkan aspirasi lintas partai. Bagi Partai Golkar, mempertahankan kursi ketua tentu menjadi sinyal kekuatan mereka dalam mengawal kebijakan strategis pemerintah di sektor-sektor yang bersinggungan langsung dengan masyarakat.