Rabu, 18 November 2026 WIB
POLITIK PEMERINTAHAN

RUU Perampasan Aset Masuk Paripurna, Korban Investasi Bodong Bisa Terima Ganti Rugi

RUU Perampasan Aset Masuk Paripurna, Korban Investasi Bodong Bisa Terima Ganti
RUU Perampasan Aset Masuk Paripurna, Korban Investasi Bodong Bisa Terima Ganti

JAKARTA — RUU Perampasan Aset Tindak Pidana Korupsi dan Tindak Pidana Lainnya resmi melangkah ke rapat paripurna DPR. Seluruh fraksi di Komisi III DPR menyatakan sepakat membawa rancangan itu ke paripurna terdekat untuk disahkan menjadi undang-undang.

Keputusan itu diambil dalam rapat pengambilan tingkat I di ruang rapat Komisi III DPR, kompleks parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (18/11/2026). Rapat dipimpin Wakil Ketua DPR Sufmi Dasco Ahmad, didampingi Wakil Ketua DPR Cucun Ahmad Syamsurijal dan Sari Yuliati.

Salah satu isi yang paling ditunggu: korban investasi bodong bisa menerima ganti kerugian langsung dari penjualan aset pelaku kejahatan. Tidak lagi lewat negara lebih dulu.

Ganti rugi langsung ke korban

Ketua Komisi III DPR Habiburokhman menyebut mekanisme itu sebagai kabar baik bagi masyarakat yang selama ini mengadu soal ganti rugi investasi bodong dan perdagangan saham ilegal.

“Dengan Undang-Undang Perampasan Aset ini para korban investasi massal tersebut bisa langsung mendapatkan ganti kerugian dengan penjualan aset para pelaku tindak pidana tersebut,” kata Habiburokhman seusai rapat.

Ia menyoroti keluhan lama para korban. Selama ini, uang ganti kerugian masuk ke negara lebih dulu, bahkan tak sampai ke tangan mereka sama sekali.

“Kabar baik buat para korban investasi bodong ya, perdagangan saham bodong dan lain sebagainya yang kemarin banyak mengadu Pak Dasco ke Komisi III karena ganti kerugiannya nggak langsung kepada mereka, selama ini ke negara dulu atau bahkan nggak sampai ke mereka sama sekali,” ujarnya.

Bagi pembaca yang pernah terjerat penipuan investasi, perubahan alur itu menentukan. Aset pelaku yang disita dan dilelang bisa langsung dialirkan sebagai pengganti kerugian, bukan menunggu jalur birokrasi yang selama ini dikeluhkan berbelit.

Hampir setahun, dua RDPU tiap pekan

Pembahasan RUU ini terbilang intensif. Habiburokhman menyebut rapat dengar pendapat umum (RDPU) digelar hampir setiap pekan, setidaknya dua kali.

“Kita hampir tiap minggu setidaknya dua kali ya. Nggak ada undang-undang yang RDPU-nya sebanyak ini ya,” tuturnya.

Proses itu bahkan menembus masa reses. Menurut Habiburokhman, Komisi III tetap bekerja atas perintah Dasco demi menyalurkan aspirasi masyarakat.

Halaman:12Semua Halaman

(FI)

Iklan

Tes karakter ringanTes Gaya Mengatur Uang: Kamu Si Perencana, Penikmat, atau Penjaga? →