Rabu, 18 November 2026 WIB
POLITIK PEMERINTAHAN

RUU Perampasan Aset Masuk Keputusan Tingkat I DPR, 32 dari 46 Anggota Hadir

RUU Perampasan Aset Masuk Keputusan Tingkat I DPR, 32 dari 46 Anggota Hadir
RUU Perampasan Aset Masuk Keputusan Tingkat I DPR, 32 dari 46 Anggota Hadir

JAKARTA — Komisi III DPR RI mulai mengambil keputusan tingkat I atas Rancangan Undang-Undang (RUU) Perampasan Aset dalam rapat pleno di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (18/11/2026) siang. Rapat dipimpin Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad dan dihadiri 32 dari 46 anggota Komisi III.

Keputusan ini menandai tahap penting bagi RUU yang sudah lama dinanti untuk memiskinkan koruptor. Jika lolos, aturan ini memberi negara dasar hukum lebih kuat untuk merampas harta hasil kejahatan, termasuk tindak pidana korupsi.

Dasco membuka rapat dengan menyatakan kuorum terpenuhi. “Sesuai dengan daftar kehadiran dan laporan sekretariat, rapat kerja pada hari ini telah ditandatangani dan dihadiri oleh 32 dari 46 anggota Komisi III DPR RI dan delapan fraksi, maka perkenankan kami membuka rapat ini dengan rapat dinyatakan terbuka untuk umum,” kata Dasco.

Hadir mendampingi Dasco, Wakil Ketua DPR RI Cucun Ahmad Syamsurijal, Saan Mustopa, dan Sari Yuliati. Rapat berlangsung terbuka untuk umum.

Pembahasan DIM Sejak 5 November

Dasco menjelaskan, pembahasan Daftar Inventarisasi Masalah (DIM) berlangsung intensif sejak 5 November 2026. DIM adalah daftar poin yang dibahas pasal per pasal antara DPR dan pemerintah.

Setelah DIM selesai, Panitia Kerja (Panja) menyerahkan perumusan dan sinkronisasi kepada Tim Perumus (Timus) dan Tim Sinkronisasi (Timsin). Keduanya melaporkan hasil kerja ke Panja pada pagi hari ini, 18 November 2026.

“Atas dasar keputusan pembahasan tingkat Panja dan Timus dan Timsin itu, maka siang ini dilaksanakan rapat kerja pengambilan keputusan tingkat satu atas Rancangan Undang-Undang tentang Perampasan Aset Terkait Tindak Pidana Korupsi dan Tindak Pidana Lainnya,” ujar Dasco.

Dasco juga mengapresiasi Komisi III dan pemerintah yang telah membahas RUU ini secara mendalam.

Dampak bagi Pemberantasan Korupsi

RUU Perampasan Aset mengatur cara negara merampas aset yang diduga berasal dari tindak pidana, tanpa harus menunggu putusan pidana tetap. Aturan ini penting karena selama ini penindakan korupsi sering berhenti pada hukuman badan, sementara harta hasil kejahatan sulit disentuh.

Bagi masyarakat, keberadaan undang-undang ini diharapkan menutup celah bagi pelaku kejahatan ekonomi untuk menikmati hasil curangannya. Aparat penegak hukum akan punya payung hukum lebih jelas untuk melacak dan menyita aset di dalam maupun luar negeri.

Pemerintah sendiri sudah lama mendorong RUU ini masuk prioritas legislasi. DPR periode sebelumnya sempat membahas, tetapi belum tuntas. Kini, dengan keputusan tingkat I, RUU akan dibawa ke pembahasan tingkat II atau paripurna untuk disahkan menjadi undang-undang.

Anggota Komisi III yang hadir mencakup delapan fraksi. Meski tidak semua anggota hadir, Dasco memastikan rapat tetap sah dan terbuka.

Setelah keputusan tingkat I diambil, tahap berikutnya adalah laporan ke rapat paripurna DPR. Jika disetujui di paripurna, RUU Perampasan Aset akan disahkan dan tinggal menunggu tanda tangan presiden.

(AP)

Iklan

Tes karakter ringanTes Gaya Mengatur Uang: Kamu Si Perencana, Penikmat, atau Penjaga? →