JAKARTA — Mantan Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Mahfud MD mendorong persoalan ijazah Gibran Rakabuming Raka diselesaikan tuntas, termasuk lewat sanksi hukum. Ia menilai persoalan ini tak boleh dibiarkan menjadi preseden buruk bagi tata kelola negara.
Mahfud menyoroti dua putusan yang menurutnya sudah menjadi notoire feiten, yakni fakta yang tak bisa diperdebatkan lagi. Putusan Mahkamah Konstitusi dan Mahkamah Agung itu menjadi dasar baginya untuk meminta aparat bertindak, bukan sekadar berhenti di perdebatan publik.
Dorong Sanksi untuk KPU dan Pihak Terlibat
Dalil Mahfud, sanksi hukum perlu dijatuhkan agar institusi negara tidak lagi mengeluarkan dokumen yang tak sesuai kenyataan. Ia menyebut Komisi Pemilihan Umum sebagai salah satu pihak yang menurutnya mesti dievaluasi atas penerbitan aturan yang dinilainya kurang terbuka.
“Bukan karena apa kemarahan, sentimen kepada KPU, Depdikbud dan sebagainya, tetapi ini supaya dijatuhi sanksi ya, sanksi hukum,” ujarnya kepada CNN Indonesia TV, Selasa (17/11).
Guru Besar Tata Hukum Negara itu menambahkan, rangkaian peristiwa yang dinilai sengaja harus berujung pada pertanggungjawaban. Tujuannya jelas: menutup celah bagi siapa pun yang ingin memakai kantor pemerintah untuk menerbitkan sesuatu yang tidak sebenarnya.
Putusan MK dan MA Jadi Rujukan
Dasar permintaan Mahfud adalah putusan MK nomor 01/PHPU.PRES-XXIV/2026. Dalam putusan itu, mahkamah menyatakan tidak menemukan bukti meyakinkan bahwa Gibran memiliki ijazah, sertifikat, atau diploma luar negeri yang setara dengan tingkat SMA atau sederajat, sebagaimana disyaratkan undang-undang pemilu.
Belakangan, MA mengeluarkan putusan kasasi nomor 742 K/TUN/2026 pada 30 Oktober 2026. Putusan itu menyatakan tidak sah dan batal demi hukum surat keterangan penyetaraan pendidikan SMA milik Gibran.
Dua putusan tersebut, menurut Mahfud, saling menguatkan. Ia menilai keduanya bukan lagi soal opini publik, melainkan dasar hukum yang bisa dipakai aparat penegak hukum untuk melangkah.
Laporan Masyarakat ke Mabes Polri Layak Jalan
Mahfud juga menyinggung laporan warga yang masuk ke Mabes Polri terkait dugaan tindak pidana dalam perkara ini. Menurutnya, laporan itu punya pijakan karena indikasi awal sudah terlihat.
“Laporan-laporan masyarakat yang disampaikan ke Mabes untuk ditindak hukum pidananya itu menurut saya layak dilanjutkan oleh polisi karena indikasinya sudah ada agar ke depannya enggak ada lagi orang melakukan hal seperti ini,” kata dia.
Ia berharap penyelesaian hukum membuat keadaban publik terjaga. Menurutnya, negara harus tegas supaya penerbitan dokumen resmi tidak lagi bergantung pada siapa yang punya akses ke kantor pemerintah.
Bagi publik, perkara ini bukan sekadar soal satu nama. Persoalan menyentuh kepercayaan pada dokumen negara, mulai dari ijazah, surat penyetaraan, hingga aturan pemilu yang seharusnya tertutup dari kepentingan sesaat.
Sikap Mahfud menambah tekanan agar penegakan hukum berjalan. Sejauh mana polisi menindaklanjuti laporan warga, dan apakah KPU serta instansi terkait ikut dievaluasi, akan menjadi ujian berikutnya dalam perkara ini.











































📝 Tinggalkan Komentar
Komentar sebagai . Ditinjau admin sebelum tampil.
atau gunakan akun komentar lama di bawah