JAKARTA — Pemilihan wakil presiden pengganti Gibran Rakabuming Raka dijadwalkan pada 9 Desember 2026, setelah Presiden Prabowo Subianto meminta Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) mengundur sidang paripurna dari 2 Desember. Perubahan ini memberi waktu bagi Prabowo untuk membicarakan calon dengan partai koalisi dan sejumlah tokoh.
Sidang pada 9 Desember itu akan memilih, menetapkan, dan melantik wakil presiden baru dari dua nama yang diajukan Presiden. Jadwal tersebut masih 33 hari lebih cepat dari tenggat 11 Januari 2027.
Ketua MPR Ahmad Muzani mengatakan Prabowo menyampaikan usulan penundaan melalui surat resmi. “Presiden memerlukan bicara dengan koalisi dan berbagai tokoh, karena itu presiden mengusulkan agar sidang paripurna dalam rangka pemilihan jabatan wapres diusulkan tanggal 9 Desember,” kata Muzani di kompleks parlemen, Senin (16/11).
Pemilihan wapres menunggu dua nama calon
Perubahan jadwal membuat pengajuan calon menjadi tahapan yang perlu diperhatikan. Peraturan MPR Nomor 1 Tahun 2024 tentang Tata Tertib mengatur Presiden menyerahkan dua nama calon wakil presiden paling lambat dua pekan sebelum paripurna.
Dengan jadwal sidang pada 9 Desember, MPR harus menerima dua nama itu paling lambat Rabu, 25 November. Setelah nama calon masuk, anggota MPR akan memilih satu orang untuk menggantikan Gibran.
Namun, cara pemilihannya belum diputuskan. MPR masih menyiapkan apakah pemungutan suara dilakukan melalui voting atau musyawarah mufakat.
Muzani mengatakan panitia ad hoc akan menyiapkan teknis pelaksanaan sidang. “Soal mekanisme penyelenggaraan rapat paripurna, apakah voting atau apa, nanti akan dipersiapkan oleh panitia ad hoc,” ujarnya dalam jumpa pers setelah rapat gabungan MPR, Senin (16/11).
Ia menambahkan, panitia itu akan menjelaskan rincian teknisnya. Keputusan mekanisme akan menentukan bagaimana anggota MPR menetapkan satu nama dari dua calon yang diajukan Presiden.
Tenggat pemilihan wapres pengganti Gibran
Aturan dalam UUD dan UU MD3 menetapkan tenggat 60 hari yang jatuh pada 11 Januari 2027. Karena itu, jadwal 9 Desember menempatkan paripurna sebelum batas waktu tersebut, meski tanggalnya mundur sepekan dari rencana awal.
Bagi publik, perubahan ini memperjelas tahapan dan batas waktu menuju pengisian jabatan wapres. Perhatian berikutnya tertuju pada dua nama yang akan dikirim Prabowo, lalu pada mekanisme yang disiapkan panitia ad hoc.
Gibran menyerahkan surat pengunduran diri kepada MPR pada Kamis (12/11). Ia berhenti dari jabatan wapres di tengah polemik surat penyetaraan pendidikan ijazah SMA yang dibatalkan Mahkamah Agung.
Di DPR, polemik itu direspons dengan proses politik berupa hak menyatakan pendapat (HMP). Sebanyak 120 dari sekitar 580 anggota DPR dari semula fraksi menyukai hak tersebut.
Gibran menyatakan pengunduran dirinya tidak terkait ijazah. “Ini bukan keputusan yang mudah tapi ini adalah pilihan terbaik. Keputusan ini adalah keputusan saya pribadi dan tidak berkaitan dengan ijazah, sekali lagi tidak berkaitan dengan ijazah,” kata Gibran.
Tahap berikutnya berada pada Presiden: dua nama calon pengganti harus diterima MPR paling lambat Rabu, 25 November.











































📝 Tinggalkan Komentar
Komentar sebagai . Ditinjau admin sebelum tampil.
atau gunakan akun komentar lama di bawah