Senin, 16 November 2026 WIB
POLITIK PEMERINTAHAN

Wapres Pengganti Gibran Dinilai Perlu Wakili Daerah

Wapres Pengganti Gibran Dinilai Perlu Wakili Daerah
Wapres Pengganti Gibran Dinilai Perlu Wakili Daerah

JAKARTA — Wapres pengganti Gibran perlu mewakili daerah dalam pemerintahan Prabowo, menurut pengamat politik Sunardi Panjaitan pada Senin (16/11/2026). Usulan itu mengemuka saat MPR RI menggeser jadwal pemilihan dan pelantikan wapres pengganti menjadi 9 Desember 2026.

Bagi daerah, pilihan wakil presiden berpengaruh pada siapa yang membawa kepentingannya ke pemerintahan pusat. Sunardi menilai pimpinan DPD RI dapat menjadi penghubung karena lembaga itu mewakili daerah di tingkat nasional.

Ketua MPR Ahmad Muzani mengatakan perubahan jadwal mengikuti surat presiden yang menanggapi surat MPR mengenai sidang paripurna pada 2 Desember 2026. Pemunduran memberi waktu untuk menyiapkan proses pemilihan dan pelantikan.

Wapres pengganti Gibran dan representasi daerah

Sunardi, pengamat politik Arah Institute, meminta Presiden Prabowo Subianto mempertimbangkan figur dari DPD RI. Ia menyebut lembaga itu sebagai jembatan bagi kepentingan daerah dalam pemerintahan.

“Patut untuk Bapak Prabowo pikirkan kiranya dapat mempertimbangkan Wapres pengganti Gibran ini dari representasi resmi daerah yang ada dalam lembaga negara, yaitu DPD RI,” ujar Sunardi.

Menurut Sunardi, empat pimpinan DPD RI dapat masuk pertimbangan. Mereka adalah Ketua DPD RI Sultan Bachtiar Najamudin serta Wakil Ketua DPD RI Tamsil Linrung, Yoris Raweyai, dan GKR Hemas.

Usulan ini menempatkan keterwakilan wilayah sebagai pertimbangan dalam memilih pendamping presiden. Jika Prabowo mempertimbangkan figur DPD, perhatian akan tertuju pada cara calon tersebut menjembatani kepentingan daerah di pemerintahan pusat.

Nama lain masuk dalam bursa

Survei Lembaga Riset Publik menyebut Ketua DPR RI Puan Maharani dan Sultan sebagai figur yang dinilai layak menjadi wapres. Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad juga disebut berpeluang mendampingi Prabowo.

Nama-nama itu menunjukkan bahwa pembicaraan mengenai pengganti Gibran belum mengerucut pada satu figur. Sunardi secara khusus mengajukan pimpinan DPD sebagai pilihan yang dapat membawa representasi daerah.

Muzani menjelaskan bahwa jadwal kenegaraan presiden yang padat membuat persiapan memerlukan waktu. “Akan tetapi, jadwal kegiatan presiden yang padat, kenegaraan jadwal kenegaraan yang begitu luar biasa menyebabkan berbagai macam persiapan untuk mengisi dua nama jabatan, dua nama calon wakil presiden tersebut tetap memerlukan waktu,” ujar Muzani, Senin (16/11/2026).

Sidang paripurna yang semula dijadwalkan pada 2 Desember 2026 kini ditetapkan berlangsung pada 9 Desember 2026. Perhatian berikutnya tertuju pada proses pemilihan dan figur yang akan dipertimbangkan untuk mengisi jabatan wapres.

(ZA)

Iklan

Tes karakter ringanTes Gaya Mengatur Uang: Kamu Si Perencana, Penikmat, atau Penjaga? →