PKB, NasDem, PAN Serahkan Cawapres Pengganti Gibran ke Prabowo

JAKARTA — Cawapres pengganti Gibran belum mendapat nama usulan dari PKB, NasDem, maupun PAN; ketiga partai menyerahkan penentuan kandidat kepada Presiden Prabowo Subianto pada 13–14 November 2026. Sikap itu membuat proses pemilihan berlanjut melalui dua nama yang akan diajukan Presiden kepada MPR.

Bagi MPR, langkah berikutnya ialah menyiapkan mekanisme pengisian jabatan wakil presiden yang kosong. Presiden memegang kewenangan mengajukan kandidat, sedangkan MPR akan memproses nama tersebut sesuai mekanisme konstitusional.

PKB fokus pada mekanisme MPR

Ketua Fraksi PKB MPR RI Neng Eem Marhamah Zulfa Hiz menyampaikan sikap partainya setelah mengikuti Rapat Gabungan MPR di Gedung Nusantara V, Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Jumat (13/11/2026). PKB, kata dia, tidak menyiapkan nama untuk menggantikan Gibran Rakabuming Raka.

Dalam rapat itu, MPR membahas tahapan yang perlu dilakukan jika terjadi kekosongan jabatan wakil presiden. Neng Eem menyebut MPR mengirim surat kepada Presiden agar mengajukan dua calon untuk dipilih dan diputuskan dalam sidang paripurna.

“Untuk cawapres, kita sepenuhnya serahkan kepada Bapak Presiden. Namun, MPR secara institusional hari ini mengirimkan surat kepada Presiden agar mengirimkan dua nama calon wakil presiden ke MPR untuk nanti dipilih dan diputuskan dalam sidang paripurna,” kata Neng Eem.

Ia menegaskan PKB lebih membicarakan proses kelembagaan daripada mengusulkan figur. Setelah Presiden menyerahkan kandidat, MPR akan memprosesnya melalui mekanisme yang berlaku.

NasDem dan PAN juga tidak mengajukan kandidat

Sekretaris Jenderal NasDem Hermawi Taslim mengatakan partainya mempercayakan pilihan kepada Prabowo. NasDem tidak mengajukan nama karena kewenangan mengusulkan calon berada pada Presiden.

Hermawi menyampaikan kriteria yang menurutnya perlu dimiliki wakil presiden baru: mampu bekerja bersama Presiden, cerdas, berpandangan global, serta dapat mengayomi masyarakat yang majemuk. Ia menilai asal partai atau status nonpartai bukan hal utama.

PAN juga tidak menyodorkan kader. Ketua Umum PAN Zulkifli Hasan mengatakan Prabowo akan berdiskusi dengan partai-partai koalisi selama satu pekan untuk membicarakan kandidat. Namun, ia menyebut kader PAN tidak masuk dalam usulan partainya.

Perbedaan antara tidak mengajukan nama dan ikut memberi masukan menjadi penting dalam proses ini. Sejumlah partai dapat menyampaikan pandangan atau kriteria, tetapi keputusan pengajuan kandidat tetap berada pada Presiden.

Pengisian jabatan menunggu usulan Presiden

Untuk masyarakat, proses ini menentukan siapa yang akan mengisi posisi wakil presiden setelah Gibran. Namun, belum ada nama yang ditetapkan oleh PKB, NasDem, atau PAN; tahap terdekat yang disebut para pejabat ialah pengajuan dua kandidat oleh Presiden kepada MPR.

Partai Golkar, melalui Wakil Ketua Umum Ahmad Doli Kurnia, menyebut ada delapan tokoh politik yang berpotensi dipertimbangkan. Nama-nama yang ia sebut berasal dari beberapa partai, termasuk Bahlil Lahadalia, Puan Maharani, Sufmi Dasco Ahmad, Sugiono, Ahmad Muzani, Muhaimin Iskandar, Zulkifli Hasan, dan Agus Harimurti Yudhoyono. Daftar itu merupakan pandangan Golkar, bukan keputusan resmi Presiden.

Neng Eem menegaskan MPR akan menindaklanjuti calon yang diajukan Presiden. “Siapa pun nanti yang diusulkan sebagai calon wakil presiden itu akan kita proses,” tutur Ketua Fraksi PKB MPR RI tersebut.