Rumah Pensiun Gibran Bisa Seluas 1.500 Meter Persegi

JAKARTA — Rumah pensiun Gibran dapat memiliki luas tanah dan bangunan maksimal 1.500 meter persegi jika pengunduran dirinya sebagai Wakil Presiden diproses dan ia diberhentikan dengan hormat. Aturan itu menetapkan standar rumah bagi mantan presiden dan wakil presiden, sementara surat pengunduran diri Gibran diserahkan kepada MPR pada Kamis (12/11/2026).

Hak atas rumah itu belum otomatis berlaku hanya karena surat pengunduran diri diserahkan. Status pemberhentian dengan hormat menjadi syarat penting bagi Gibran untuk memperoleh rumah, uang pensiun, dan fasilitas lain sebagai mantan wakil presiden.

Ketentuan rumah pensiun Gibran

Standar rumah pensiun Gibran merujuk pada Peraturan Menteri Keuangan Nomor 120/PMK.06/2022. Aturan tersebut mengatur penyediaan, kelayakan, serta perhitungan nilai rumah kediaman bagi mantan presiden dan/atau mantan wakil presiden.

Di DKI Jakarta, luas tanah rumah dibatasi maksimal 1.500 meter persegi. Luas bangunannya juga paling banyak 1.500 meter persegi, dengan tetap mengikuti aturan tata ruang.

Jika rumah disediakan di luar Jakarta, nilai tanahnya harus setara dengan batas maksimal yang berlaku di ibu kota. Pemerintah dapat menyediakan rumah lewat pembelian tanah dan bangunan, membeli tanah lalu membangun rumah, atau membangun maupun meremajakan rumah di lahan pribadi.

Batas itu penting karena menentukan skala fasilitas yang dapat disediakan negara. Bagi masyarakat, ketentuan tersebut memperjelas bahwa rumah bagi mantan pejabat bukan fasilitas tanpa ukuran: luasnya diatur, lokasinya dibatasi, dan pembiayaannya tetap bergantung pada anggaran negara.

Lokasi dan biaya mengikuti aturan

Rumah wajib berada di wilayah Indonesia dan memiliki akses jalan yang memadai. Lokasinya juga tidak boleh menyulitkan pengamanan serta perlindungan keselamatan mantan pejabat dan keluarganya.

Bangunan harus memiliki ruang yang mendukung kegiatan penghuninya. Tata ruang, kekuatan konstruksi, keamanan, dan fasilitas di dalam rumah perlu disesuaikan dengan kenyamanan penghuni.

Penyediaannya mempertimbangkan kemampuan keuangan negara. Anggaran berasal dari Kementerian Sekretariat Negara sesuai pagu dalam Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran kementerian itu.

Ada batas tegas. Jika kebutuhan biaya melampaui pagu, kelebihannya tidak dapat dibebankan kepada APBN. Pemerintah juga dapat mempertimbangkan lokasi lain yang memenuhi ketentuan apabila kebutuhan pembangunan melampaui batas luas atau anggaran.