Gibran: Pensiun Rp20.160.000 Seumur Hidup

JAKARTA — Pensiun Gibran Rakabuming Raka sebagai Wakil Presiden mencapai Rp20.160.000 per bulan setelah ia resmi mundur pada Kamis (12/11). Hak itu berlaku seumur hidup, selama ia tidak kembali menjabat sebagai Presiden atau Wakil Presiden.

Besaran tersebut berarti negara tetap membayar pensiun bulanan setelah Gibran berhenti dari jabatan. Pembayaran dimulai pada bulan berikutnya setelah pemberhentian dengan hormat ditetapkan, sementara ketentuannya juga mencakup sejumlah fasilitas bagi mantan Wakil Presiden.

Pensiun Gibran dihitung dari gaji pokok

Dokumen pengunduran diri Gibran diserahkan dan diterima langsung oleh Presiden Prabowo Subianto serta Ketua MPR RI Ahmad Muzani pada Kamis (12/11). Setelah pengunduran diri, hak keuangan dan fasilitasnya mengacu pada Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1978 tentang hak Presiden dan Wakil Presiden serta mantan Presiden dan Wakil Presiden.

Undang-undang itu menetapkan gaji pokok Wakil Presiden sebesar empat kali gaji pokok tertinggi pejabat negara selain Presiden dan Wakil Presiden. Ketentuan tersebut menjadi dasar penghitungan pensiun pokok bagi mantan Wakil Presiden yang berhenti dengan hormat.

Peraturan Pemerintah Nomor 75 Tahun 2000 mencantumkan gaji pokok tertinggi pejabat negara, termasuk Ketua MPR, DPR, BPK, dan MA, sebesar Rp5.040.000 per bulan. Empat kali nominal itu menghasilkan Rp20.160.000 per bulan.

Besaran pensiun pokok tersebut setara dengan 100 persen gaji pokok terakhir. Aturan itu tercantum dalam Pasal 6 Ayat (1) dan (2) UU Nomor 7 Tahun 1978.

Hak berlaku seumur hidup dengan ketentuan

Pasal 9 mengatur pembayaran pensiun beserta tunjangan dimulai pada bulan berikutnya setelah pemberhentian dengan hormat ditetapkan. Dengan begitu, tanggal penetapan pemberhentian menjadi penentu awal pencairan hak tersebut.

Aturan juga menyebut pensiun diberikan seumur hidup. Pembayaran berhenti jika penerima meninggal dunia, dengan penghentian dilakukan pada akhir bulan keenam setelah wafat, atau jika penerima kembali diangkat menjadi Presiden maupun Wakil Presiden.

Jika mantan Presiden atau Wakil Presiden kembali menjabat lalu berhenti dengan hormat, ia berhak menerima pensiun dan tunjangan yang lebih menguntungkan sesuai ketentuan undang-undang. Jadi, status kembali menjabat dapat mengubah dasar hak pensiun yang diterima.

Fasilitas dibiayai APBN

UU Nomor 7 Tahun 1978 juga mengatur fasilitas penunjang bagi mantan Wakil Presiden yang berhenti dengan hormat. Penjelasan undang-undang menyebut hak dan fasilitas itu diberikan sebagai penghargaan atas jasa serta pengabdian selama menjabat, sekaligus untuk menunjang aktivitas kemasyarakatan setelah purnatugas.

Dampaknya bukan hanya pada pembayaran pensiun pribadi. Negara juga menanggung fasilitas yang diatur, sehingga pembiayaannya masuk dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Pasal 19 menyebut seluruh pembiayaan berdasarkan undang-undang itu dibebankan pada APBN tahun yang bersangkutan.

UU tersebut menyatakan gaji pokok Wakil Presiden dihitung empat kali gaji pokok tertinggi pejabat negara, sementara hak pensiun pokoknya mencapai Rp20.160.000 per bulan.