MPR Bahas Pengisian Kursi Wapres Usai Gibran Mundur

JAKARTA — MPR RI menggelar rapat gabungan pada Jumat (13/11/2026) pukul 14.00 WIB untuk menentukan jadwal sidang paripurna pengisian jabatan Wakil Presiden setelah Gibran Rakabuming Raka mengundurkan diri.

Keputusan rapat akan menentukan langkah berikutnya dalam memproses posisi wapres yang kosong. Ketua Fraksi Gerindra MPR RI Habiburokhman berharap pengisian jabatan itu berlangsung cepat dan tidak memicu gangguan dalam penyelenggaraan pemerintahan.

MPR bahas jadwal sidang paripurna

Habiburokhman mengatakan rapat akan membahas waktu pelaksanaan sidang paripurna, bukan menetapkan pengganti Gibran. Pesertanya mencakup pimpinan MPR, perwakilan fraksi, serta kelompok DPD. Pimpinan alat kelengkapan dewan juga dapat diundang.

“Hari ini pukul 14.00 MPR akan menggelar rapat gabungan MPR untuk memutuskan waktu penyelenggaraan sidang paripurna MPR untuk pengisian jabatan Wakil Presiden,” kata Habiburokhman kepada wartawan, Jumat (13/11/2026).

Rapat gabungan menjadi tahap pembahasan setelah Gibran menyerahkan surat pengunduran diri kepada pimpinan MPR. Ketua MPR Ahmad Muzani menyampaikan bahwa surat itu diterima di gedung MPR, Jakarta Pusat, pada Kamis (12/11).

Menurut Muzani, Gibran juga menyampaikan surat yang sama kepada Presiden Prabowo Subianto dan meminta prosesnya segera berjalan. MPR menyatakan akan menindaklanjuti pengunduran diri tersebut.

Habiburokhman tekankan peran wapres

Habiburokhman meminta proses pengisian jabatan berjalan tertib. Ia menilai posisi wakil presiden tidak seharusnya dibiarkan kosong terlalu lama karena wapres bekerja bersama presiden dalam menjalankan tugas pemerintahan.

“Kami berharap proses pengisian jabatan wapres bisa berlangsung cepat, kondusif, dan demokratis. Posisi Wapres memang posisi penting yang tidak boleh terlalu lama dibiarkan kosong,” ujar Ketua Komisi III DPR RI itu.

Ia juga menolak anggapan bahwa wakil presiden hanya berperan sebagai pengganti sementara. Menurut Habiburokhman, wapres merupakan mitra presiden dan dapat menerima pelimpahan tugas kenegaraan tertentu.

“Kita tahu praktik konstitusional di negara kita menunjukkan jabatan tersebut bukan sekedar ban serep, tetapi mitra Presiden dalam menjalankan tugas dan seringkali mendapatkan pelimpahan tugas-tugas kenegaraan tertentu,” ucapnya.

Bagi jalannya pemerintahan, penentuan jadwal sidang menjadi penting karena membuka tahapan formal untuk menindaklanjuti surat pengunduran diri. Rapat gabungan belum menetapkan siapa yang akan mengisi jabatan itu; agenda yang disampaikan adalah menentukan waktu sidang paripurna.

Surat pengunduran diri sudah diserahkan

Gibran datang menemui pimpinan MPR pada Kamis. Ahmad Muzani mengatakan kedatangan itu dimaksudkan untuk menyampaikan surat pengunduran diri dari jabatan Wakil Presiden Republik Indonesia.

Perkembangan tersebut menempatkan rapat gabungan sebagai agenda terdekat dalam proses yang sedang berjalan. Setelah rapat menentukan jadwal, sidang paripurna MPR akan menjadi forum berikutnya untuk membahas pengisian jabatan wapres.